Keputusan Cristiano Ronaldo melanjutkan karier sepak bola di Arab Saudi pada Januari 2023 menjadi indikasi awal adanya pergeseran arus besar dalam industri olahraga global. Pelan tetapi pasti, gravitasi ekonomi industri sepak bola bergeser menjauhi Eropa menuju kawasan yang selama ini dipandang sebagai pasar pinggiran.
Saudi Pro League, kasta kompetisi sepak bola tertinggi di Arab Saudi, sudah berjalan sejak 1976. Liga ini memiliki rekam jejak kuat di level Asia. Al Hilal dan Al Ittihad, dua klub Saudi, berulang kali menjuarai Liga Champions Asia.
Namun, setidaknya hingga satu dekade lalu, pengaruh global liga ini terbatas. Klub-klub Saudi nyaris tak pernah masuk daftar klub terkaya dunia dan pemain asing yang datang umumnya berada di akhir karier mereka.
Perubahan mulai terasa setelah Pemerintah Arab Saudi meluncurkan ”Vision 2030” pada 2016. Program transformasi ekonomi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada minyak dan mengembangkan sektor baru, termasuk pariwisata, hiburan, dan olahraga.
Sepak bola, dengan daya jangkau globalnya, diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membangun citra dan aktivitas ekonomi lintas sektor.
Peran kunci dimainkan oleh Public Investment Fund (PIF), dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) Arab Saudi dengan aset kelolaan lebih dari 700 miliar dolar AS. Pada Juni 2023, PIF mengambil alih kepemilikan mayoritas empat klub Saudi Pro League, yakni Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli.
Sejak saat itu, keempat klub tersebut tidak lagi dikelola semata-mata sebagai entitas olahraga, tetapi sebagai bagian dari perencanaan ekonomi nasional.
Pendekatan ini berbeda dari model pengelolaan klub Eropa yang berorientasi pada kinerja finansial tahunan. PIF menempatkan sepak bola dalam kerangka investasi jangka panjang.
Dana dialokasikan untuk pembaruan infrastruktur, perekrutan manajemen profesional, pengembangan akademi pemain muda, serta perluasan pasar global. Sepak bola Saudi pun mulai dikelola sebagai industri modern, bukan sekadar kompetisi domestik.
Titik balik paling nyata datang bersama kehadiran Cristiano. Menurut laporan Financial Times, eksposur media sosial Al Nassr melonjak berkali-kali lipat dalam hitungan bulan. Liga Saudi yang sebelumnya jarang diliput media internasional mendadak menjadi sorotan global.
Efek ini berlanjut pada bursa transfer musim panas 2023, ketika sejumlah pemain bintang, seperti Karim Benzema, Neymar, Riyad Mahrez, Sadio Mane, dan N’Golo Kante, bergabung dengan klub-klub Saudi.
Persepsi terhadap Saudi Pro League pun berubah. Liga ini mendadak menjadi kompetisi dengan daya tarik ekonomi serius. Dampaknya terasa pada sisi komersial. Masih berdasarkan laporan Financial Times, hak siar liga didistribusikan ke lebih dari 170 negara. Sponsor global masuk dengan nilai kerja sama apparel setara dengan klub menengah liga Eropa.
Seberapa jauh lonjakan nilai komersial ini bertumpu pada fondasi industri yang berkelanjutan, dan bukan sekadar dorongan modal negara?
Sepak bola juga terintegrasi dengan sektor pariwisata. Pertandingan besar Saudi Pro League menjadi bagian dari agenda wisata olahraga. Dalam kerangka Vision 2030, sektor olahraga diproyeksikan menyumbang sekitar 1,5 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2030, dengan sepak bola sebagai penggerak utama.
Namun, di balik ledakan nilai komersial itu, pertanyaan tentang keberlanjutan tetap mengemuka. Struktur biaya klub sangat bergantung pada dukungan negara. Gaji pemain bintang berada jauh di atas standar pasar global. Tanpa subsidi dan intervensi dana publik, model ini sulit berdiri sendiri.
Euforia yang kini mengiringi transformasi Saudi Pro League memunculkan pertanyaan klasik dalam ekonomi olahraga. Seberapa jauh lonjakan nilai komersial ini bertumpu pada fondasi industri yang berkelanjutan, dan bukan sekadar dorongan modal negara?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, pengalaman China pada dekade sebelumnya menawarkan cermin yang relevan.
Di pertengahan tahun 2016, Liga Super China atau Chinese Super League berada di titik yang tampak menjanjikan. Didukung kebijakan negara dan investasi konglomerat besar, klub-klub China membanjiri pasar transfer dengan pemain berstatus bintang dunia. Ambisi membangun liga kelas global berjalan cepat, bahkan terlalu cepat.
Pada awal 2017, transfer Oscar dos Santos dari Chelsea ke Shanghai SIPG dengan nilai sekitar 60 juta euro menjadi simbol fase tersebut. Ia bukan satu-satunya. Carlos Tevez, Hulk, Axel Witsel, hingga Alex Teixeira datang ke China di usia produktif, dengan gaji yang menyaingi bahkan melampaui liga Eropa.
Dalam waktu singkat, Liga Super China menjelma sebagai kompetisi dengan belanja pemain terbesar di Asia.
Namun, di balik gemerlap transfer, fondasi ekonomi liga rapuh. Pendapatan pertandingan relatif kecil. Hak siar domestik memang meningkat, tetapi harus dibagi ke banyak klub dan belum cukup menopang biaya operasional. Pendapatan komersial internasional nyaris tidak ada. Rasio gaji pemain terhadap pendapatan klub melampaui batas lazim dalam industri sepak bola.
Klub-klub Liga Super China tidak membangun sumber pendapatan berkelanjutan. Operasionalisasi mereka bergantung pada subsidi pemilik. Dalam banyak kasus, sepak bola menjadi pos pembakaran dana yang diharapkan berbalas manfaat non-finansial.
Memasuki tahun 2020, bersamaan dengan pandemi global Covid-19, Pemerintah China mulai mengubah pendekatan kebijakan ekonomi.
Otoritas sepak bola pun mengenakan pajak tinggi atas transfer pemain asing bernilai besar. Regulasi jumlah pemain asing diperketat. Pembatasan gaji diberlakukan ketat, baik untuk pemain asing maupun domestik.
Selain itu, klub dilarang menggunakan nama sponsor dalam identitas tim, seperti Guangzhou Evergrande kembali menjadi Guagzhou FC, Shanghai SIPG menjadi Shanghai Port FC, Jiangsu Suning menjadi Jiangsu FC, dan Dalian Yifang menjadi Dalian Pro.
Liga Super China tidak runtuh karena kekurangan uang, tetapi karena absennya ekosistem yang berkelanjutan dan perubahan kebijakan yang datang tanpa masa transisi.
Kebijakan tersebut secara langsung memukul klub yang selama ini bergantung pada citra pemilik korporasi. Identitas komersial yang telah dibangun selama bertahun-tahun dihapus dalam waktu singkat.
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan ini. Salah satunya, Pemerintah China tengah gencar menekan arus keluar modal dan praktik pengalihan aset ke luar negeri. Investasi sepak bola dinilai berpotensi menjadi celah.
Di saat yang sama, berbarengan dengan pandemi, sejumlah konglomerat besar China menghadapi krisis utang, terutama di sektor properti. Negara tidak lagi memberikan ruang bagi pembakaran dana besar di industri olahraga.
Dampak perubahan kebijakan itu terasa cepat. Pada Maret 2021, Jiangsu FC yang baru saja menjuarai Liga Super China secara mengejutkan dibubarkan. Klub tersebut tidak menjalani musim sebagai juara bertahan. Pemiliknya, Suning Holdings, menyatakan tidak mampu lagi melanjutkan operasionalisasi akibat tekanan keuangan.
Menurut data Asosiasi Sepak Bola China, dalam rentang 2020 hingga 2023, lebih dari 10 klub profesional kehilangan lisensi atau dibubarkan. Liga Super China tetap berjalan, tetapi dengan tensi dan kualitas yang menurun drastis.
Bagi pemain asing, kegagalan ini berarti kontrak terputus dan gaji tertunggak. Namun, bagi pemain lokal dan para fans lokal, dampaknya lebih dalam. Akademi ditutup, karier terhenti, dan kepercayaan publik terhadap proyek sepak bola nasional runtuh. Rata-rata jumlah penonton yang sempat mencapai puluhan ribu per pertandingan menyusut tajam.
Liga Super China tidak runtuh karena kekurangan uang, tetapi karena absennya ekosistem yang berkelanjutan dan perubahan kebijakan yang datang tanpa masa transisi. Kisah ini menjadi pengingat bahwa investasi besar dan dukungan negara dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi juga memperbesar risiko kejatuhan.
Bagi Arab Saudi, pengalaman China menghadirkan pelajaran penting. Ledakan nilai komersial Saudi Pro League memang menunjukkan kekuatan modal dan visi negara.
Namun, keberhasilan jangka panjang liga akan ditentukan oleh kemampuannya bertahan ketika intensitas dukungan negara berubah. Selain itu, oleh sejauh mana sepak bola diperlakukan sebagai industri, bukan sekadar instrumen ambisi nasional.




