Penulis: Fityan
TVRINews-Bad Ragaz, Swiss
RI bergabung dengan koalisi negara Islam dalam badan internasional baru untuk rekonstruksi Gaza.
Pemerintah Indonesia menegaskan peran strategisnya dalam diplomasi perdamaian Timur Tengah dengan resmi bergabung ke dalam Board of Peace (BoP).
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan piagam oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela agenda World Economic Forum (WEF) 2026.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam dewan ini merupakan manifestasi konkret untuk mengawal stabilitas dan pemulihan pascakonflik di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
“Indonesia sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian dan stabilitas internasional, terutama situasi di Palestina. Karena Board of Peace adalah bagian dari upaya mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangan persnya di Bad Ragaz, Swiss, Jumat 23 Januari 2026.
Fokus pada Rehabilitasi Gaza
Board of Peace kini resmi berstatus sebagai badan internasional yang memegang mandat krusial dalam memantau administrasi dan proses rekonstruksi wilayah yang terdampak konflik.
Pembentukan badan ini merupakan hasil dari rangkaian dialog panjang antarnegara mayoritas Muslim, yang puncaknya terjadi pada pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir.
Menlu menjelaskan bahwa misi utama dewan ini adalah memastikan adanya langkah nyata di lapangan yang selama ini dinanti-nantikan oleh komunitas global.
“Badan ini bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” tutur Sugiono.
Kolaborasi Lintas Negara
Keputusan Indonesia untuk bergabung diambil setelah melalui konsultasi intensif dengan Group of New York.
Indonesia akan bekerja sama dengan sejumlah negara kunci seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, dan Mesir yang telah lebih dulu menyatakan komitmennya.
Meski merupakan inisiatif baru yang bergerak cepat, Menlu menegaskan bahwa Board of Peace memiliki visi politik yang jelas, yakni mendukung solusi dua negara (two-state solution).
“Upaya yang dilakukan oleh Board of Peace tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara,” tegasnya.
Bukan Pengganti PBB
Menanggapi potensi tumpang tindih fungsi dengan lembaga multilateral yang sudah ada, Menlu Sugiono menggarisbawahi bahwa kehadiran BoP bersifat komplementer atau saling melengkapi.
Ia memastikan bahwa badan ini tidak dirancang untuk mengambil alih peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah badan internasional yang lahir dari kepedulian kolektif untuk menciptakan perdamaian.
Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” pungkas Menlu.
Editor: Redaktur TVRINews
