Maruarar berencana menjadikan Meikarta sebagai rusun subsidi setelah hanya terserap 3 unit di 2025.
IDXChannel - Pemerintah akan mendorong proyek hunian yang dibangun oleh PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) untuk dimanfaatkan sebagai lokasi rumah susun (rusun) subsidi. Hal ini menyusul rendahnya serapan rusun subsidi sepanjang tahun 2025 yang hanya 3 unit saja.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung dua lokasi rencana pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua lokasi yang ditinjau yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, masing-masing dengan luas lahan sekitar 10 hektare.
Menurut Maruarar, kedua lokasi memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan karena berada di kawasan dengan akses transportasi yang baik dan berdekatan dengan kawasan industri. "Kalau dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer, sementara titik pertama sekitar 2 kilometer. Jadi menurut saya lokasinya bagus," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (24/1/2026).
Ia menjelaskan, di atas lahan sekitar 10 hektare tersebut, rencananya dibangun sekitar 18 tower rumah susun lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sekolah, klinik, taman bermain, dan fasilitas olahraga, agar benar-benar menjadi lingkungan yang layak huni.
"Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan," kata Maruarar.
Menteri PKP menegaskan seluruh proses pembangunan akan dilakukan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan status lahan yang digunakan bukan merupakan lahan sawah. "Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan, termasuk dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, ketika rumah subsidi yang diberikan merupakan proyek milik swasta.
"Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dan Ketua Satgas Perumahan Pak Hashim. Kami akan bergerak cepat dan pastikan semua sesuai aturan. Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan," ungkap Maruarar.
Ia menambahkan, tim dari Kementerian PKP tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung mulai dari skema pembiayaan, legalitas, hingga desain bangunan.
"Semuanya disiapkan agar sesuai arahan Presiden Prabowo: bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Pegangan kami tiga itu," tuturnya.
(Febrina Ratna Iskana)
