Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengantongi bukti tambahan terkait asal-usul penambahan kuota haji tahun 2024. Informasi tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan keterangan Dito memberikan titik terang baru mengenai kebijakan diskresi yang diambil Kementerian Agama. Menurutnya, penjelasan yang diberikan Dito menunjukkan bahwa mekanisme pembagian kuota haji tambahan tidak berjalan sesuai dengan semangat awal kesepakatan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
“Keterangan saksi menguatkan analisis penyidik bahwa diskresi pembagian kuota oleh Kemenag tidak sejalan dengan kesepahaman awal pembahasan kuota haji antara kedua negara,” ujar Budi dalam keterangan tertulis yang dikutp, Sabtu (24/1/2026).
Penambahan kuota haji Indonesia terjadi setelah pertemuan pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi pada 2022. Dalam pertemuan itu, Indonesia mendapat tambahan 20 ribu kuota, sehingga total kuota haji 2024 meningkat dari 221 ribu menjadi 241 ribu jemaah.
Dito merupakan salah satu pejabat yang ikut dalam rombongan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada 2022. Dalam pemeriksaannya, Budi menyebut Dito menjelaskan konteks penambahan kuota tersebut, termasuk tujuannya untuk memperpendek antrean panjang keberangkatan jemaah haji.
Namun, KPK menilai kebijakan pembagian tambahan kuota oleh Kemenag justru menyebabkan persoalan baru. Dari 20 ribu kuota tambahan, 10 ribu dialokasikan untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Pembagian ini berdampak pada tertundanya keberangkatan 8.400 calon jemaah haji reguler, padahal mereka telah menunggu lebih dari 14 tahun.
“Tambahan kuota idealnya digunakan sepenuhnya untuk memangkas antrean jemaah reguler, yang sebagian bahkan menunggu hingga lebih dari 40 tahun. Namun praktik di lapangan tidak mencerminkan tujuan tersebut,” tegas Budi.
KPK menyoroti bahwa akibat kebijakan tersebut, kerugian yang muncul bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kerugian sosial bagi ribuan calon jemaah. Banyak di antara mereka yang berusia lanjut dan berpotensi kehilangan kesempatan beribadah karena waktu tunggu semakin panjang.
“Dampak sosialnya sangat besar. Ribuan calon jemaah yang sudah menunggu puluhan tahun harus kembali tertunda. Usia mereka terus bertambah, sementara aspek kesehatan juga menjadi pertimbangan serius,” ujar Budi.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar tiga jam, Dito juga dicecar penyidik mengenai detail kunjungan kerjanya ke Arab Saudi termasuk pertemuan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Menurut Dito, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis seperti investasi dan pengembangan IKN, bukan secara khusus mengenai permintaan tambahan kuota haji.
Penyidik turut menanyakan alasan absennya Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, dalam kunjungan tersebut. Dito menyampaikan bahwa agenda pertemuan tidak berfokus pada satu isu tunggal terkait haji.
Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag untuk periode 2023–2024 kini telah masuk tahap penyidikan. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex telah ditetapkan sebagai tersangka.
Editor: Redaktur TVRINews
