Dunia hari ini bergerak dalam ketidakpastian yang nyaris sistemik. Bukan semata karena konflik bersenjata, tetapi karena cara kekuasaan global dijalankan tanpa peta yang jelas. Di pusat pusaran itu, Donald Trump kembali menjadi figur kunci—bukan sekadar sebagai Presiden Amerika Serikat, melainkan sebagai simbol perubahan watak kepemimpinan global: konfrontatif, transaksional, dan sulit ditebak.
Di bawah semboyan America First, Trump mengubah wajah diplomasi Amerika Serikat dari kepemimpinan normatif menjadi politik tekanan terbuka. Perang dagang menjadi pintu masuknya. Tarif impor dijadikan senjata utama untuk memaksa mitra dagang tunduk pada kepentingan ekonomi AS. Hampir semua negara merasakannya—sekutu dekat maupun mitra strategis.
Indonesia adalah salah satu contoh nyata. Ancaman tarif hingga 32 persen memaksa pemerintah melakukan negosiasi intensif demi menurunkannya menjadi 19 persen. Pola serupa dialami Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Jepang. Pesannya jelas: hubungan dagang tidak lagi soal kemitraan jangka panjang, melainkan negosiasi berbasis tekanan.
Namun, Trump tidak berhenti di perdagangan. Politik luar negerinya bergerak zig-zag dan kerap tampak absurd. Venezuela, Iran, Terusan Panama, hingga Greenland tiba-tiba masuk dalam daftar kepentingan strategis AS. Kasus Venezuela menjadi preseden berbahaya ketika Presiden Nicolas Maduro "diambil paksa" untuk diadili atas tuduhan narcoterrorism, sebuah langkah yang mengabaikan prinsip kedaulatan dan etika hukum internasional.
Greenland pun tak luput. Di balik retorika keamanan, tersimpan kepentingan penguasaan rare earth minerals—bahan strategis bagi teknologi masa depan dan industri persenjataan. Trump mengirim sinyal bahwa Amerika Serikat siap mengusik bahkan sekutu lamanya sendiri demi kepentingan strategis jangka panjang.
Kesulitan terbesar dunia hari ini adalah membaca arah Trump. Ia bisa menjadi ancaman dalam satu isu, tetapi tampil sebagai negosiator damai di isu lain. Trump adalah Presiden AS pertama yang bersedia bertemu langsung dengan Kim Jong Un. Ia turut mendorong gencatan senjata di berbagai konflik—dari Timur Tengah hingga Asia Selatan.
Namun, wajah damai itu kontras dengan sikap agresif terhadap Iran dan pendekatan ambigu terhadap perang Rusia–Ukraina. Trump melemahkan solidaritas NATO, menuntut Eropa membiayai keamanannya sendiri, sembari Amerika Serikat justru menikmati lonjakan harga energi akibat konflik tersebut.
Di Asia Pasifik, Trump tampil berbeda. Ia konsisten memperkuat kerja sama keamanan dengan Jepang dan Korea Selatan untuk membendung China. Sementara di Amerika Latin, sikapnya tak kalah kontradiktif—keras terhadap Venezuela dan Kuba, tetapi relatif akomodatif terhadap Brasil di bawah Lula da Silva.
Benang merahnya bukan ideologi, melainkan kepentingan pragmatis. Trump tidak lagi menjadikan tatanan global sebagai kerangka tetap, melainkan sebagai ruang tawar-menawar. Pada periode awal kepemimpinannya, Trump cenderung bertindak unilateral. Kini, ia lebih memilih negosiasi jangka pendek yang dievaluasi berkala—semuanya demi memaksimalkan posisi tawar Amerika Serikat tanpa membebani anggaran domestik.
Ketahanan Indonesia dalam Geopolitik
Dalam lanskap global yang cair dan penuh tekanan, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk berpihak secara eksklusif. Dunia telah bergerak menuju tatanan multipolar, di mana Amerika Serikat, Uni Eropa, dan BRICS sama-sama menjadi poros penting ekonomi global.
Strategi bebas aktif tidak lagi cukup sebagai jargon historis. Ia harus diterjemahkan sebagai kemampuan menjaga jarak yang proporsional: tidak terseret konflik, tetapi juga tidak pasif. Hubungan pragmatis dengan AS dan Uni Eropa penting untuk investasi dan teknologi, sementara BRICS menawarkan pasar masa depan dengan kekuatan demografis besar.
Ancaman paling nyata justru berada di sektor ekonomi domestik. Ketegangan geopolitik memicu volatilitas moneter, pelarian modal ke emas dan aset kripto, serta tekanan terhadap mata uang negara berkembang. Inflasi pangan dan energi menjadi risiko lanjutan, diperparah oleh gangguan jalur logistik global dan proteksionisme negara produsen.
Karena itu, ketahanan pangan dan energi harus diposisikan sebagai agenda geopolitik, bukan sekadar program ekonomi.
Swasembada pangan, pengembangan bioenergi, dan kemitraan strategis dengan negara-negara Selatan adalah benteng pertahanan nasional di tengah ketidakpastian global yang diperkirakan akan berlangsung panjang.
Dunia mungkin tak akan jatuh ke perang terbuka. Tetapi tanda-tanda pergeseran tatanan global sangat nyata: aturan lama dipertanyakan, kekuatan besar bermain tanpa peta, dan konflik bergerak dalam spektrum abu-abu antara ekonomi, hukum, dan militer. Dalam situasi seperti ini, bertahan bukan soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling mampu mengendalikan dan menempatkan diri untuk menjaga kepentingan nasionalnya secara ulet dan telaten.
Hafidz Arfandi. Peneliti Sustainability Learning Center yang berfokus pada keberlanjutan pembangunan, Menyelesaikan master kebijakan publik di School of Government and Public Policy (SGPP).
(rdp/imk)
