REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan Indonesia perlu memperkuat cadangan energi di tengah konflik serangan drone oleh Ukraina yang menyebabkan terbakarnya depot minyak di Kota Penza, Rusia.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai kebakaran tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dalam jangka pendek, yang pada akhirnya memicu kenaikan biaya impor energi bagi Indonesia. "Dari sisi kebijakan, Pemerintah Indonesia perlu langkah antisipatif yang terukur," kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).
- Analis: Independensi BI Krusial, Intervensi Pemerintah Picu Risiko Resesi
- Syarat Rusia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Aset 1 Miliar Dolar AS, dan Penolakan Ukraina
- Utusan AS Bocorkan Rahasia Damai Ukraina-Rusia di Davos
Ia menjelaskan dalam sejumlah insiden serupa sepanjang 2024–2025, harga minyak Brent tercatat naik di kisaran 1–3 persen secara harian, bergerak dari sekitar 80 dolar AS per barel ke kisaran 82–85 dolar AS per barel.
Kenaikan tersebut terutama didorong oleh kekhawatiran gangguan pasokan dan eskalasi konflik, bukan karena hilangnya volume produksi global secara signifikan. "Mengingat produksi minyak dunia masih berada di atas 102 juta barel per hari dengan kapasitas cadangan OPEC+ yang relatif memadai," tambahnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Bagi Indonesia, sekitar 60–65 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dipenuhi dari impor. Oleh karena itu, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat menambah beban impor migas hingga 300–400 juta dolar AS per tahun.
Selain itu, kenaikan harga energi berpotensi mendorong inflasi, mengingat komponen transportasi dan energi menyumbang sekitar 15–20 persen dalam keranjang inflasi nasional. Namun demikian, Rizal menilai selama lonjakan harga minyak bersifat sementara, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen masih dapat dikelola.
Untuk langkah antisipasi, Rizal menyoroti cadangan operasional BBM Indonesia yang saat ini masih berkisar 20–25 hari konsumsi, relatif terbatas untuk meredam tekanan berkepanjangan.
Dari sisi fiskal, subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih sensitif terhadap pergerakan harga minyak. Setiap kenaikan minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 10 dolar AS per barel dapat menambah beban anggaran hingga Rp 50–60 triliun.
"Oleh karena itu, kebijakan yang disarankan adalah penguatan cadangan energi, pengelolaan subsidi yang lebih tepat sasaran, serta percepatan diversifikasi energi guna mengurangi kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak geopolitik energi ke depan," tutur Rizal.
