Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga saat ini masih terdapat sekitar 300 perusahaan batu bara yang belum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2026.
“Ada yang (perusahaan) batu bara itu masih ada 300-an yang belum (mengajukan RKAB) dan lain sebagainya,” ucap Direktur Jenderal Minerba ESDM, Tri Winarno, saat ditemui di sela acara Indonesia Weekend Miner di Hutan Kota Plataran, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1).
Meski begitu, Tri tidak merinci alasan mengapa ratusan perusahaan tersebut belum mengajukan atau mendapatkan persetujuan RKAB 2026. Ia juga menekankan tidak ada kendala dalam proses pengajuan RKAB, sekaligus membantah anggapan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh penggunaan aplikasi MinerbaOne.
“Iya (pengajuan) lewat MinerbaOne aplikasi. Tapi memang ada beberapa (penyebab lain) kayak reklamasi mandatory, piutang mandatory, gitu-gitu,” kata Tri.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Komisi XII DPR menyepakati persetujuan RKAB perusahaan mineral dan batu bara (minerba) dilakukan setiap tahun dari yang tadinya per tiga tahun.
Komisi XII DPR mengusulkan kepada pemerintah agar menyesuaikan kembali persetujuan RKAB menjadi 1 tahun karena ketidaksesuaian jumlah produksi minerba dengan kebutuhan atau permintaan di pasar.
Merespons hal tersebut, Bahlil juga mengamini kondisi oversupply disebabkan produksi yang terlalu berlebihan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan pasar. Dia mencontohkan komoditas batu bara yang harganya sedang anjlok.
"Akibat RKAB jor-joran yang kita lakukan bersama, saya mengatakan ini jor-joran akibat RKAB yang kita lakukan per 3 tahun, itu buahnya adalah tidak bisa kita mengendalikan antara produksi batu bara dan permintaan dunia. Apa yang terjadi? Harga jatuh," tegas Bahlil saat Raker bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Sabtu (24/1).
Harga yang jatuh tersebut, lanjut Bahlil, menyebabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun. Selain batu bara, hal serupa juga terjadi di komoditas nikel hingga bauksit.
