OTT KPK dalam Sorotan Pembinaan Kepala Daerah: Asesmen Talenta dan Retret

OTT KPK kembali menjerat kepala daerah. Pada 19 Januari 2026, publik dikejutkan oleh OTT yang menimpa kepala daerah di Madiun dan Pati—dua wilayah berbeda, tetapi memperlihatkan pola persoalan yang serupa.

Peristiwa ini terjadi belum setahun setelah retret kepemimpinan kepala daerah dilaksanakan pada 21–28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, menyusul pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal masa kepemimpinannya.

Kasus ini relevan bukan semata karena aspek penindakan hukum, melainkan karena muncul dalam konteks kebijakan pembinaan kepemimpinan yang relatif baru. Retreat tersebut dirancang sebagai pembekalan awal bagi kepala daerah, mencakup penyamaan visi pusat–daerah, disiplin pemerintahan, serta penguatan tanggung jawab jabatan. Namun, OTT yang terjadi pascaretret menunjukkan bahwa pembinaan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menilai individu atau menafikan pentingnya retret kepemimpinan. Fokusnya adalah mengevaluasi sejauh mana desain pembinaan negara mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi kepala daerah setelah kembali ke wilayahnya—terutama ketika mereka bukan aparatur sipil negara, tidak melalui uji integritas sebagaimana pejabat struktural, dan bekerja dalam tekanan politik serta ekonomi lokal yang tinggi.

Secara prosedural, demokrasi Indonesia telah memenuhi syarat dasar: pemilihan langsung, kompetitif, dan periodik. Namun demokrasi tidak berhenti pada prosedur memilih. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh mutu kepemimpinan dan kebijakan yang dihasilkan.

OTT di Pati dan Madiun memperlihatkan celah tersebut. Kepala daerah terpilih memiliki diskresi besar atas anggaran, perizinan, dan proyek publik. Ketika kualitas personal pemimpin—integritas, pengendalian diri, dan keberanian menolak konflik kepentingan—tidak pernah diuji sejak awal, kekuasaan justru memperbesar risiko penyimpangan. Negara kemudian hadir melalui penindakan hukum, tetapi selalu setelah kerusakan terjadi.

Di titik ini, OTT perlu dibaca bukan sebagai kegagalan individu semata, melainkan sebagai indikator persoalan sistemik dalam penyiapan kepemimpinan lokal. Demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi mekanisme untuk menjamin kualitas kepemimpinan belum dibangun secara memadai.

Hampir semua OTT kepala daerah berangkat dari persoalan yang konkret dan lokal: pengelolaan proyek, percepatan anggaran, atau relasi dengan pelaku usaha. Dalam kasus Pati dan Madiun, pola yang muncul kembali berkaitan dengan pengelolaan kewenangan yang rawan penyimpangan.

Penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa mekanisme hukum berjalan. Namun berulangnya pola serupa di banyak daerah menandakan persoalan yang lebih struktural. Pergantian aktor tidak otomatis mengubah cara kerja sistem yang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Asesmen talenta sejatinya bukan gagasan baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Pemerintah telah mengembangkan dan menerapkan sistem asesmen talenta secara nasional bagi aparatur sipil negara, terutama dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan strategis lainnya. Melalui mekanisme ini, negara mengukur kompetensi manajerial, integritas, kepemimpinan, serta kesiapan psikologis pejabat sebelum kewenangan diberikan. Namun, sistem yang relatif mapan ini hingga kini hanya berlaku bagi ASN, sementara kepala daerah—pemegang diskresi tertinggi di tingkat lokal—tidak tersentuh oleh instrumen pengujian serupa.

Kesenjangan ini semakin jelas jika dibandingkan dengan sistem promosi jabatan ASN. Untuk menduduki jabatan struktural, ASN wajib melalui asesmen talenta yang mengukur kompetensi manajerial, sosial-kultural, dan integritas. Instrumen ini dirancang untuk menekan risiko penyalahgunaan kewenangan sejak hulu.

Sebaliknya, bagi kepala daerah, tidak ada instrumen pengukuran integritas yang menjadi prasyarat pencalonan. Proses sepenuhnya bertumpu pada mekanisme elektoral dan dukungan politik. Dalam konteks ini, asesmen talenta bagi calon kepala daerah perlu dipahami bukan sebagai alat menggugurkan kandidat, melainkan sebagai instrumen informasi publik.

Asesmen talenta dapat mengukur aspek yang tidak tersentuh dalam kampanye elektoral: integritas personal, kematangan etika, kemampuan mengelola tekanan, dan gaya kepemimpinan. Dengan mempublikasikan hasil asesmen secara ringkas dan mudah dipahami selama masa kampanye, negara tidak mengambil alih kedaulatan rakyat. Negara justru mencerdaskan pemilih. Rakyat tetap memilih, tetapi memilih dengan informasi yang lebih objektif.

Model ini menjaga hak politik tetap utuh. Tidak ada skor kelulusan dan tidak ada larangan maju. Yang berubah adalah tanggung jawab moral kandidat, karena kualitas personal mereka terbaca publik. Dalam jangka panjang, mekanisme ini berpotensi menggeser budaya politik dari adu popularitas menuju adu kualitas kepemimpinan.

Dalam konteks tersebut, retret kepemimpinan patut diapresiasi sebagai upaya negara masuk lebih awal melalui pembinaan. Posisi retret menjadi penting karena dilakukan di awal masa jabatan, ketika pola kepemimpinan kepala daerah belum sepenuhnya terbentuk.

Namun persoalan mendasarnya terletak pada status kepala daerah yang bukan ASN. Berbeda dengan birokrasi yang memiliki jalur pembinaan kepemimpinan berjenjang dan berkelanjutan, kepala daerah tidak diwajibkan mengikuti pendidikan kepemimpinan formal sebelum atau selama masa jabatan. Setelah dilantik, mereka langsung memegang kewenangan politik dan administratif yang sangat besar.

Negara memiliki sistem pembinaan yang relatif mapan untuk ASN, tetapi minim intervensi pembinaan terhadap pemegang diskresi tertinggi di daerah. Kekosongan inilah yang membuat pembinaan kepemimpinan—termasuk retret—menjadi penting, tetapi belum memadai jika berdiri sendiri.

Berulangnya OTT pascaretret menunjukkan bahwa pembinaan tunggal tidak memadai. Retret memberi kerangka umum kepemimpinan, tetapi tidak secara langsung mengubah sistem pengawasan, prosedur pengadaan, atau relasi politik-ekonomi di daerah. Ketika kepala daerah kembali bekerja dalam sistem lama, pesan pembinaan berhadapan dengan praktik yang telah mengakar.

Karena itu, retret tetap diperlukan, tetapi harus ditempatkan dalam rangkaian kebijakan yang lebih sistemik—didahului oleh asesmen talenta dan diikuti pendampingan serta pengawasan berbasis risiko.

OTT kepala daerah yang kerap terjadi menunjukkan bahwa persoalan korupsi kepala daerah berakar pada desain pembinaan dan pengendalian kepemimpinan daerah. Demokrasi prosedural telah berjalan, tetapi kualitas kepemimpinan belum dijaga secara memadai. Asesmen talenta sebelum pemilihan dan retret kepemimpinan setelah pelantikan bukanlah ancaman demokrasi, melainkan upaya memperkuatnya.

Jika negara ingin menurunkan risiko OTT secara berkelanjutan, pembinaan kepala daerah tidak bisa lagi bersifat insidental. Ia harus dirancang sebagai bagian utuh dari sistem penyiapan, pengawasan, dan evaluasi kepemimpinan daerah sejak awal mandat diberikan.