Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional Diintegrasikan Mulai Tahun 2026

BOGOR, KOMPAS - Pelaksanaan Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik akan diintegrasikan secara bersamaan untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat mulai tahun 2026. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menyederhanakan evaluasi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Evaluasi pendidikan yang melibatkan peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan melalui kebijakan Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Dua instrumen evaluasi pendidikan itu dilakukan setiap tahun dengan tujuan berbeda.

Adapun TKA bertujuan untuk mengevaluasi capaian belajar individu. Sementara AN bertujuan untuk mengevaluasi layanan pendidikan di sekolah dengan melihat hasil belajar dan lingkungan belajar yang diperoleh peserta didik.

Dengan integrasi dua instrumen evaluasi pendidikan tersebut, maka pada tahun 2026 peserta TKA di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat juga sebagai peserta AN. Pesertanya adalah adalah siswa kelas akhir di tiap jenjang.

Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammad Yusro mengutarakan hal itu, dalam temu media tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia dan TKA di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Bahasa Kemendikdasmen, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (23/1/2026).

Yusro menjelaskan, Kemendikdasmen pada tahun 2026 ini akan menggodok kebijakan subtansial dalam mengintegrasikan pelaksanaan TKA dan AN. Alasannya, pelaksanaan TKA dan AN yang berbeda tidak efisien secara waktu, sumber daya, hingga biaya.

“Ada pemikiran supaya asesmen ini  mengutamakan efektivitas  dalam meningkatkan mutu pendidikan. Integrasi TKA dan AN yang dimaksudkan adalah pada level teknis pelaksanaan, bukan pada perubahan sistem,” kata Yusron menegaskan.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan AN selama ini diikuti siswa kelas V SD, siswa kelas VIII SMP, dan siswa kelas XI SMA/SMK sederajat. Peserta dipilih secara acak sebagai representasi siswa. Selain mengukur literasi dan numerasi, dalam AN juga ada survei karakter dan lingkungan belajar. Guru-guru pun mengikuti pelaksanaan AN.

Adapun TKA yang mulai diberlakukan pada 2025 di jenjang kelas XII SMA/SMK sederajat, lalu untuk SD dan SMP sederajat pada 2026 diikuti siswa kelas akhir.

Asesmen Nasional untuk evaluasi sistem pembelajaran dari satuan pendidikan, sedangkan TKA adalah layanan evaluasi untuk murid tingkat akhir. Asesmen akan tetap jalan dengan fungsinya masing-masing, tapi pelaksanaannya bisa bersamaan.

Pelaksanaan TKA tak wajib bagi semua siswa kelas akhir sehingga tak ada konsekuensi bagi kelulusan. Namun, hasil TKA akan memberi nilai tambah bagi siswa untuk ikut seleksi jalur masuk prestasi di sekolah maupun perguruan tinggi.

“ Asesmen Nasional untuk evaluasi sistem pembelajaran dari satuan pendidikan, sedangkan TKA adalah layanan evaluasi untuk murid tingkat akhir. Asesmen akan tetap jalan dengan fungsinya masing-masing, tapi pelaksanaannya bisa bersamaan,” kata Yusron.

Kepala Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Pelaksanaan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan BSKAP  Handaru Catu Bagus menuturkan, integrasi TKA dan AN disiapkan. Sebab, pelaksanaan AN dilakukan dengan sampling, artinya tak diikuti semua siswa. “Nantinya representasi peserta AN dilihat dari pendaftar TKA di tiap sekolah. Pendaftaran TKA masih terus berjalan oleh sekolah,” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim di Jakarta, pada Sabtu (24/1/2026), mengatakan ibarat diagnosis penyakit, pemerintah sudah banyak mendiagnosis penyakitnya apa, dan punya daftar penyakitnya apa.

“Sekarang bagaimana membuat formula obat yang manjur untuk mengobati penyakit tersebut. Jangan sampai sakit panu, malah dikasih obat cacing. Lain gatal, lain pula yang digaruk,” ungkapnya.

Hasil AN dan TKA siswa di berbagai jenjang selama ini dapat menjadi instrumen pengembangan mutu pendidikan. Hasilnya bisa memotret kemampuan guru, lalu diberi pelatihan peningkatan kompetensi. Selan itu hasil AN dan TKA bisa untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan pemerintah, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau stagnan.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ledia Hanifa Amaliah, saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan jajarannya, mempertanyakan efektivitas pengukuran AN untuk sekolah dan TKA untuk individu.

Hal ini disebabkan hasil AN harus ditindaklanjuti pada perbaikan layanan pendidikan kepada siswa. Namun, belum setahun berjalan, siswa sudah dievaluasi dengan TKA. “Kalau siswanya diukur, sedangkan intervensi dari hasil AN belum optimal, malah tidak efisien. Ini baru diintervensi, dan belum dilakukan penuh, siswanya dites. Ini mubazir,” ucapnya.

Ledia menilai pelaksanaan TKA merugikan siswa. Sebab, model soal yang disajikan menuntut High Order Thinking Skill (HOTS) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sementara pembelajaran mendalam belum dilaksanakan di semua sekolah.

“ Sebagian besar siswa kesulitan, karena tidak terbiasa. Hal ini disebabkan pembelajaran meskipun digembor-gemborkan dengan pembelajaran mendalam, tetapi tidak dilakukan,” kata Ledia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pelaksanaan AN yang setiap tahun memang harus dilaksanaan pada tahun 2026. Karena itu, saat pelaksanaan TKA SD dan SMP nanti yang pertama kali, peserta akan menyelesaikan tes TKA, lalu AN. Dengan demikian, tidak ada penambahan anggaran.

“Untuk AN memang harus dilakukan tahun ini karena pelaksanaannya berjangka. Pada akhir Januari 2026 nanti, kami akan kumpulkan dinas pendidikan untuk pelaksanaan TKA SD dan SMP pada tahun 2026,” kata Mu’ti menambahkan.

Terkait TKA, lanjut Mu’ti, Kemendikdasmen menggunakannya sebagai assessment for learning atau asesmen untuk pembelajaran. Jadi, setelah pemerintah mengetahui hasilnya, maka hal itu digunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa.

“Kami menyadari banyak yang perlu disempurnakan. Memang TKA high stakes dan HOTS , sehingga ujian dengan soal standar seperti soal-soal PISA (Program for International Student Assessment). Ketika soal dinarasikan, siswa masih agak bingung menangkap maksud soal,” tuturnya.

” Kami yakin dengan pembelajaran mendalam atau deep learning yang dilakukan mulai tahun 2026, maka dalam 2-3 tahun ke depan hasilnya akan kelihatan. Kami harus memastikan semua guru mengikuti pelatihan,” kata Mu’ti menegaskan.