JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, menilai bahwa bangsa ini kini tengah menghadapi persoalan serius berupa keterbelahan antara masyarakat dan pejabat pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Noe dalam tayangan di kanal YouTube Sabrang MDP Official, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).
Noe menyebut, fenomena ini merupakan bentuk baru dari pola lama politik adu domba (divide et impera) yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.
“Kita dipecah belah. Jadi kalau sekarang yang dipecah belah adalah rakyat dan pejabat," kata Noe.
Ia menjelaskan, saat ini tidak terdapat titik temu yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Baca juga: Noe Letto Nilai Posisi Tenaga Ahli Lebih Ideal Dibanding Masuk Pemerintah Jalur Parpol
Masyarakat memiliki berbagai keluhan terhadap kebijakan negara, namun sering kali tidak mendapatkan respons atau penjelasan yang memadai dari pemerintah.
Sebaliknya, kebijakan pemerintah juga kerap dipersepsikan tidak masuk akal oleh masyarakat karena minimnya komunikasi publik.
“Masyarakat punya komplain, walaupun kadang-kadang bahasanya tidak halus, yang tidak dijawab langsung secara pemerintah," kata Noe.
"Pemerintah melakukan hal-hal yang menurut masyarakat tidak masuk akal, juga tidak ada penjelasannya,” lanjut dia.
Kondisi tersebut, menurut Noe, memunculkan situasi saling curiga yang terus berulang dan berkembang menjadi prasangka sosial.
Baca juga: Singgung Kasus Pandji, Noe Letto Sebut Humas Pemerintah Kerap Emosional
“Yang terjadi adalah saling curiga, saling curiga, saling curiga terus sampai pada posisi prejudice. Siapapun yang masuk ke pemerintah pokoknya buruk. Siapapun yang di masyarakat ikut kritis menurut pemerintah, wah itu bikin kisruh saja itu,” ucapnya.
Noe menilai dampak dari situasi tersebut sangat serius karena Indonesia kehilangan banyak aspek penting dalam kehidupan berbangsa, terutama kohesi sosial sebagai sebuah negara.
Dalam konteks ketahanan nasional, Noe mengaitkan persoalan ini dengan ancaman nonmiliter yang dikenal sebagai cognitive war, yakni perang persepsi dan opini yang memecah kesadaran kolektif masyarakat.
Ia menegaskan bahwa solusi atas persoalan tersebut bukan dengan menekan masyarakat maupun melemahkan pemerintahan.
“Bukan menekan masyarakat, bukan membubarkan pemerintah juga. Tanpa pemerintahan kita yo susah jadi negara,” ujar Noe.
Adapun Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melantik Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, sebagai Tenaga Ahli Madya DPN Republik Indonesia (RI).
Bukan hanya Noe, pada momen itu, Sjafrie sebagai Ketua Harian DPN ini juga melantik 11 tenaga ahli lainnya, pada Kamis (15/1/2026).
“Benar, Sabrang Mowo Damar Panuluh merupakan salah satu dari 12 tenaga ahli yang dilantik dan menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional,” kata Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, kepada Kompas.com, Minggu (18/1/2026).
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
