JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sosok ideal Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi topik utama. Pasalnya, jabatan Rais Aam bukan sekadar posisi struktural, melainkan simbol marwah, otoritas tertinggi Syuriyah, sekaligus penentu arah strategis jam’iyah pewaris para nabi ini di tengah dinamika nasional dan global.
‘’Pemilihan Rais Aam harus berangkat dari kriteria yang tegas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), bukan semata pertimbangan popularitas figur,’’ujar Tokoh NU KH Imam Jazuli, Sabtu (24/1/2026).
Dikatakannya, dalam kepengurusan NU, Syuriyah adalah lembaga tertinggi yang memegang kendali organisasi para ulama ini seutuhnya. Syuriyah PBNU dipimpin seorang Rais Aam yang biasanya dipilih berdasarkan kriteria yang ketat.
“Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah simbol marwah, pemimpin spiritual, dan pengambil kebijakan strategis jam’iyah. Karena itu, yang paling penting bukan siapa orangnya, tetapi apakah ia memenuhi kriteria,” ungkapnya.
Pengasuh Pondok Bina Insan Mulia Cirebon ini menjelaskan, terdapat empat pilar utama yang harus dimiliki Rais Aam PBNU, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi, yang diperkuat dengan nilai muru’ah, futuwwah, dan muharrikan (penggerak).
Berdasarkan kriteria tersebut, dia menilai Kiai Said Aqil Siradj sebagai sosok yang paling memenuhi syarat untuk memimpin Syuriyah NU pada periode mendatang.
“Jika kriteria itu diterapkan secara objektif, maka Kiai Said Aqil Siradj muncul sebagai figur yang paling lengkap dan paripurna,” ujarnya.
Sementara dari sisi keilmuan, kata dia, Kiai Said Aqil disebut sebagai ulama alim dan faqih dengan latar belakang pendidikan dari Universitas Ummul Qura, Makkah, serta penguasaan mendalam terhadap khazanah keilmuan Islam klasik (turats) dan pemikiran kontemporer.
“Pemikiran beliau mencerminkan Islam wasathiyah. Teguh pada tradisi pesantren, tetapi mampu merespons modernitas tanpa kehilangan jati diri NU. Sehingga, kefaqihan KH Said Aqil bersifat solutif dan kontekstual, sehingga mampu memberikan jawaban atas persoalan umat di era perubahan sosial yang cepat,” bebernya.
Sedangkan dalam aspek spiritualitas, Kiai Said Aqil dinilai memiliki karakter zahid, yakni tidak terikat ambisi duniawi meskipun memiliki kapasitas dan akses kekuasaan.
“Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia sebagai sarana ibadah. Jabatan bagi Kiai Said adalah amanah dan khidmah, bukan tujuan,” kata dia.
Dia melanjutkan, pengalaman panjang Kiai Said Aqil sebagai Ketua Umum PBNU selama dua periode (2010–2021) juga menjadi poin penting. Pengalaman itu membuatnya memahami NU secara utuh, baik dalam aspek struktural, ideologis, maupun kultural.
‘’Di bawah kepemimpinannya, gagasan kemandirian NU melalui penguatan pendidikan tinggi, rumah sakit, dan jejaring internasional dinilai sebagai visi strategis jangka panjang,” ujarnya.
Kiai Imam juga menyoroti peran Kiai Said Aqil sebagai muharrikan, penggerak organisasi yang mampu membawa Islam moderat NU ke tingkat global. Sikapnya yang konsisten menjaga NKRI dan melawan ekstremisme dinilai sebagai bentuk futuwwah dan muru’ah seorang Rais Aam.
“NU ke depan membutuhkan Rais Aam yang berani bersikap tegas, meskipun pahit, demi keselamatan jam’iyah dan jamaah. Kiai Said memiliki keberanian moral itu,” tegasnya.
“Dengan rekam jejak nasional dan internasional, Kiai Said Aqil Siradj adalah standar emas Rais Aam PBNU. Menempatkannya sebagai Rais Aam merupakan langkah strategis agar NU tetap menjadi jangkar stabilitas nasional dan kompas moral umat,” pungkasnya.
Original Article
