Lubuk Basung (ANTARA) - Bupati Agam, Sumatera Barat Benni Warlis menyatakan optimis kabupaten itu segera bangkit usai bencana melanda daerah itu berkat dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam penanganan dampak bencana.
"Dukungan pemerintah pusat cukup tinggi dalam penanganan bencana melanda daerah itu baik moril maupun materil," katanya di hadapan para menteri saat peresmian hunian sementara di Lapangan Sepak Bola SDN 05 Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Sabtu.
Menteri yang hadir yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan lainnya.
Ia mengatakan dukungan pemerintah pusat terbukti dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya juga datang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para Menteri Kabinet Mereka Putih dan lembaga negara menemui para penyintas.
Ini bentuk perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat terhadap derita yang dialami masyarakat Agam, setelah bencana banjir bandang, tanah longsor dan banjir melanda daerah itu pada akhir November 2025.
Baca juga: Mendagri: Program dari Kemensos harus disikapi cepat oleh bupati
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, semoga sumbangsih dan upaya yang dilakukan menjadi amal ibadah," katanya.
Ia menambahkan Agam merupakan daerah terparah di Sumbar terdampak bencana hidrometeorologi baik dari infrastruktur, korban jiwa dan merusak 2.283 unit rumah.
Dari pendataan, tambahnya sekitar Rp8 triliun kerugian yang dialami Agam dampak bencana dan untuk rekonstruksi membutuhkan dana Rp3,6 triliun.
Dengan dana sebesar itu, Pemkab Agam dan Pemprov Sumbar tidak mampu melakukan recovery dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan telah diusulkan pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Baca juga: Menko PMK: Huntara penting agar penyintas tak lama di pengungsian
"Dengan kehadiran para menteri, masyarakat Agam tidak sendiri, karena ada pemerintah pusat yang memperhatikan kita," katanya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menambahkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto seluruh kementerian dan lembaga terlibat dalam pemulihan pascabencana di Sumatera.
"Seluruh menteri kabinet dan lembaga harus terlibat dalam pemulihan pascabencana ini," katanya.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Baca juga: Menteri PMK tekankan pentingnya pemulihan produktifitas korban bencana
Baca juga: Kapolda Aceh pastikan pelayanan pascabencana tetap berjalan optimal
"Dukungan pemerintah pusat cukup tinggi dalam penanganan bencana melanda daerah itu baik moril maupun materil," katanya di hadapan para menteri saat peresmian hunian sementara di Lapangan Sepak Bola SDN 05 Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Sabtu.
Menteri yang hadir yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan lainnya.
Ia mengatakan dukungan pemerintah pusat terbukti dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya juga datang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para Menteri Kabinet Mereka Putih dan lembaga negara menemui para penyintas.
Ini bentuk perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat terhadap derita yang dialami masyarakat Agam, setelah bencana banjir bandang, tanah longsor dan banjir melanda daerah itu pada akhir November 2025.
Baca juga: Mendagri: Program dari Kemensos harus disikapi cepat oleh bupati
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, semoga sumbangsih dan upaya yang dilakukan menjadi amal ibadah," katanya.
Ia menambahkan Agam merupakan daerah terparah di Sumbar terdampak bencana hidrometeorologi baik dari infrastruktur, korban jiwa dan merusak 2.283 unit rumah.
Dari pendataan, tambahnya sekitar Rp8 triliun kerugian yang dialami Agam dampak bencana dan untuk rekonstruksi membutuhkan dana Rp3,6 triliun.
Dengan dana sebesar itu, Pemkab Agam dan Pemprov Sumbar tidak mampu melakukan recovery dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan telah diusulkan pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Baca juga: Menko PMK: Huntara penting agar penyintas tak lama di pengungsian
"Dengan kehadiran para menteri, masyarakat Agam tidak sendiri, karena ada pemerintah pusat yang memperhatikan kita," katanya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menambahkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto seluruh kementerian dan lembaga terlibat dalam pemulihan pascabencana di Sumatera.
"Seluruh menteri kabinet dan lembaga harus terlibat dalam pemulihan pascabencana ini," katanya.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Baca juga: Menteri PMK tekankan pentingnya pemulihan produktifitas korban bencana
Baca juga: Kapolda Aceh pastikan pelayanan pascabencana tetap berjalan optimal
