Pakar UI Ungkap Kejanggalan Dewan Perdamaian Gaza dan Risiko Indonesia Masuk ke Dalamnya

republika.co.id
5 jam lalu
Cover Berita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Shofwan Al-Banna Choiruzzad mengungkap sejumlah kejanggalan dalam Dewan Keamanan Gaza. Ia juga menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengikutsertakan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump itu mengandung risiko besar bagi kepentingan nasional.

“Keputusan Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian merupakan langkah yang cenderung tergesa-gesa dan memiliki risiko besar bagi kepentingan nasional Indonesia, nasib rakyat Palestina, serta stabilitas global,” kata Shofwan saat dihubungi kantor berita Antara di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga
  • Polda Jabar: 10 Kantong Jenazah Korban Longsor Bandung Barat Masuk Pos Tim DVI
  • Menko PMK: Huntara Penting agar Penyintas tidak Tinggal Lama di Pengungsian
  • Muhammadiyah: Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump tak akan Ciptakan Perdamaian

Ia menjelaskan sejumlah kejanggalan dalam dewan tersebut. Dari sisi kelembagaan, Dewan Perdamaian itu merupakan pembelokan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang memberikan dukungan terhadap Rencana Perdamaian Trump.

Menurut Shofwan, Dewan tersebut memiliki cakupan lebih ekstensif dengan struktur yang memberikan kekuasaan luar biasa kepada Donald Trump sebagai pribadi.

.rec-desc {padding: 7px !important;}

“Dengan demikian, tidak hanya mencurangi resolusi PBB, Dewan ini juga berisiko menjadi tantangan bagi kelanjutan sistem internasional yang dibangun setelah Perang Dunia II,” katanya.

Dari sisi paradigma, ia menilai institusi yang dibentuk Trump itu merupakan perwujudan cara berpikir kolonial. Shofwan membandingkannya dengan praktik para imperialis Eropa yang membagi Afrika tanpa mendengarkan suara rakyat Afrika dalam Konferensi Berlin 1884.

Dalam konteks Dewan Perdamaian Gaza, Trump dinilai mengundang para penguasa negara di luar Palestina untuk bergabung selama bersedia membayar, tanpa membuka ruang bagi Palestina untuk menjadi bagian dari Dewan tersebut.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (@republikaonline)

 

Loading...
.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
Ikuti Whatsapp Channel Republika
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;} .wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;}
sumber : Antara
Advertisement

Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Uni Eropa Mulai Jauhi China dan Huawei
• 7 jam laluviva.co.id
thumb
Banjir Bandang Terjang Kawasan Wisata Guci Tegal, 3 Jembatan Putus
• 8 jam lalurctiplus.com
thumb
Mempererat Koneksi Bisnis, Business Matching Indonesia–Korea di Seoul Hasilkan Komitmen Strategis
• 19 jam lalumediaindonesia.com
thumb
Sektor Kepelabuhanan Batam Catatkan Kinerja Solid Sepanjang 2025
• 5 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Spesifikasi dan Harga Asus Zenbook S16 OLED: Laptop AI Tipis Berbahan Keramik
• 14 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.