Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera tak membantah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar yang berpandangan WNI di Kamboja dan Filipina yang terlibat penipuan digital atau scam bukan korban TPPO karena telah melanggar pidana. Namun, Mardani menyebut para WNI menjadi scammer karena minimnya lapangan kerja di RI.
"Sebagian benar (WNI scammer di Kamboja bukan korban TPPO), tapi akarnya memang mereka tidak dapat pekerjaan di dalam negeri dan ada tawaran menggiurkan dari Kamboja," kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (24/1/2026).
Meski begitu, Mardani menilai tidak perlu saling menyalahkan. Menurutnya, yang terpenting saat ini melindungi para WNI yang berada di Kamboja.
"Jangan saling menyalahkan, dahulukan perlindungan WNI, kondisi mereka berat," ucapnya.
Selain itu, Mardani juga meyakini ada WNI yang betul-betul menjadi korban TPPO di Kamboja. Apapun sebutannya, mereka tetap korban.
"Bisa TPPO dan juga scammer, tapi mereka tetap korban. Pemerintah perlu segera menuntaskan dan memulangkan WNI ini. Di Tanah Air bisa dilakukan pendataan untuk pembinaan lebih lanjut," ujar dia.
Pernyataan Bos OJKSebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar berpandangan WNI di Kamboja dan Filipina yang terlibat penipuan digital atau scam bukan korban. Dia menilai para WNI telah melanggar pidana lantaran bekerja di usaha penipuan sebagai scammer.
Hal itu disampaikan Mahendra saat menjawab pertanyaan anggota Komisi XI DPR dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026) kemarin.
"Kalau saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban dari perdagangan orang atau manusia. Mereka ini scammer, scammer," kata Mahendra.
"Jadi mereka ini kriminal, iya, iya tapi mereka menjadi bagian yang melakukan operasi untuk scamming," tambahnya.
(maa/dhn)
