JAKARTA, KOMPAS.com - Musisi sekaligus budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto blak-blakan soal alasannya menerima jabatan sebagai Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia.
Melalui kanal YouTube Sabrang MDP Official, Noe menegaskan bahwa keputusannya bergabung bukanlah bentuk masuk ke dalam pemerintahan, melainkan kontribusi pada kepentingan negara dalam jangka panjang.
“Negara, itu concern-nya beda. Negara itu pinginnya agar Indonesia berjalan terus. Sehingga dia harus punya sistem feedback agar pemerintah bisa memperbaiki,” kata Noe dikutip Kompas.com, Minggu (25/1/2026).
Baca juga: Noe Letto: Kritik Itu Bukan Ancaman, Rakyat Perlu Didengar
Menurut Noe, terdapat perbedaan mendasar antara bangsa, negara, dan pemerintah yang kerap disalahpahami.
Dia menjelaskan, bangsa Indonesia telah terbentuk secara organik jauh sebelum hadirnya negara dan pemerintahan dalam bentuk modern.
Sementara itu, pemerintah bersifat periodik dan lekat dengan dinamika politik lima tahunan. Adapun negara, menurut Noe, memiliki kepentingan jangka panjang agar Indonesia dapat terus berjalan dan berkembang.
Baca juga: Noe Letto: Sekarang yang Dipecah Belah adalah Rakyat dan Pejabat
Posisi di Ranah Negara, Bukan PemerintahDalam kerangka tersebut, Noe menilai bahwa masukan dari masyarakat merupakan elemen penting bagi keberlangsungan negara.
Selama puluhan tahun dirinya bersama komunitas Maiyah telah menjalankan peran tersebut di luar sistem pemerintahan, tetapi tetap berada dalam bingkai negara.
“Jadi posisinya Maiyah itu, yang kita lakukan selama ini adalah mencoba di luar sistem pemerintahan tapi masih di dalam negara. Karena kita masih ngomong cinta Indonesia nih, gimana dandaninya dan seterusnya. Kita sudah melakukan itu puluhan tahun,” ujar Noe.
Dia menjelaskan, Maiyah selama ini rutin menggelar forum bulanan untuk menyampaikan masukan kepada pengambil kebijakan.
Baca juga: Noe Letto Nilai Posisi Tenaga Ahli Lebih Ideal Dibanding Masuk Pemerintah Jalur Parpol
Namun, Noe menilai, masukan tersebut kerap kalah oleh dinamika komunikasi publik saat ini.
“Kita melakukan forum bulanan untuk kemudian memberi input-input masukan. Yang kalau sekarang, peta terakhir ini bisa enggak didengerin. Kalah sama asymmetric war, kalah sama sosial media, kalah sama buzzer, dan seterusnya,” kata dia.
Dia merujuk pada pandangan ayahnya, budayawan dan cendekiawan muslim Emha Ainun Najib atau Cak Nun, yang sejak lama menekankan pentingnya membedakan negara dan pemerintah secara tegas.
Noe mengakui bahwa perannya saat ini berada dalam sistem yang dilahirkan oleh bangsa, tetapi dijalankan dari sudut pandang negara dan rakyat, bukan kepentingan politik pemerintahan.
Baca juga: Singgung Kasus Pandji, Noe Letto Sebut Humas Pemerintah Kerap Emosional
Oleh karena itu, Noe menegaskan bahwa posisinya tetap berada di ranah negara, bukan pemerintah.
