Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi kian memantapkan langkah menuju ekosistem digital dengan mencanangkan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur. Agenda ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/01/2026) lalu.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa tahun 2026 diarahkan pada penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi, khususnya penguatan layanan berbasis digital dan modernisasi fasilitas di pintu gerbang negara.
“Tahun ini, kami berencana memodernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di sejumlah bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT). Selain pemerataan fasilitas, Imigrasi juga mengusung sustainable business process, dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan panel surya di wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” ujar Yuldi.
Baca Juga: Wamen Imigrasi Kunjungi IWIP, Perkuat Dukungan Investasi
Tak hanya layanan, aspek penegakan hukum juga ditempatkan sebagai pilar utama. Imigrasi menargetkan peran yang lebih kuat sebagai garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), salah satunya melalui penguatan program Desa Binaan untuk edukasi masyarakat.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam Rakor 2026, bersamaan dengan upaya mendukung iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor, serta pelaksanaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, dalam arahannya mengingatkan bahwa capaian Imigrasi di tahun-tahun sebelumnya merupakan hasil kerja keras dan inovasi progresif.
“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem yang mempermudah dan mempercepat perlintasan ini adalah hasil perjalanan panjang Imigrasi. Sekitar dua tahun kita berproses dalam menginisiasi dan membangun integrasi sistem dengan kementerian/lembaga lain, sekarang sudah berhasil terwujud. Saya senantiasa mengingatkan petugas Imigrasi, jangan pernah lelah untuk memperbesar dan menguatkan peran institusi. Kalau bisa, kita menjadi percontohan bagi lembaga lain,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola organisasi seiring meningkatnya beban kerja keimigrasian. Ia menilai perlu adanya pembentukan struktur baru yang mampu menopang perencanaan strategis fungsi teknis keimigrasian.
Baca Juga: DPR Dorong Tambahan Anggaran OJK Hadapi Scam Digital
“Nanti kita akan usulkan untuk penambahan satu direktorat lagi berkaitan dengan sistem dan strategi kebijakan keimigrasian, yang berkaitan dengan penyusunan rencana program mungkin nanti bisa dikerjakan oleh direktorat tersebut,” papar Asep.
Untuk memastikan ekosistem digital berjalan aman dan sejalan dengan kepentingan nasional, Rakor ini juga menghadirkan pandangan dari pakar eksternal.
Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara, Frizka Ferina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam POLRI, Rudi Syafruddin, memberikan pembekalan strategis terkait pengamanan ruang siber dan penguatan sinergi penegakan hukum demi menjaga integritas data serta ketertiban masyarakat di lingkungan keimigrasian.
“Ke depan, sesuai arahan Menteri, Imigrasi diinstruksikan melakukan penguatan ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur. Kita harus berdiri di garda terdepan dalam mencegah TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan TPPM (Tindak Pidana Penyelundupan Manusia). Pengakuan internasional yang kita terima di tahun 2025, termasuk dari Skytrax terkait pelayanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi terbaik ke-10 di dunia, harus menjadi pelecut semangat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tutup Wamen IMIPAS.
