- Menko PMK Pratikno pada Minggu (25/1/2026) di Bandung Barat perintahkan operasi SAR pencarian 83 korban longsor non-stop.
- Pemerintah mengaktifkan lima kluster penanganan bencana meliputi SAR, kesehatan, logistik, perlindungan sosial, dan infrastruktur.
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas rencana relokasi warga terdampak tanah longsor di Desa Pasirlangu.
Suara.com - Pemerintah pusat turun tangan penuh dalam tragedi tanah longsor yang memorak-porandakan Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen total pemerintah untuk mempercepat seluruh proses penanganan bencana yang memilukan ini.
Di tengah duka yang menyelimuti, Pratikno memastikan negara hadir secara maksimal. Fokus utama tidak hanya pada pencarian korban yang masih tertimbun, tetapi juga mencakup perlindungan ribuan pengungsi hingga langkah mitigasi untuk mencegah bencana susulan yang bisa mengancam lebih banyak nyawa.
Dengan angka korban yang masih dalam pencarian mencapai puluhan jiwa, Menko PMK memberikan perintah tegas agar operasi pencarian tidak berhenti sedetik pun. Tim gabungan diminta bekerja siang dan malam menembus timbunan longsor.
“Saat ini, prioritas utama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, operasi SAR dilakukan 24 jam non-stop, mengingat masih terdapat sekitar 83 warga yang dalam pencarian,” kata Pratikno saat meninjau lokasi di Bandung Barat, Minggu (25/1/2026).
Untuk memastikan penanganan berjalan sistematis dan komprehensif, Pratikno memaparkan strategi lima kluster yang telah diaktifkan pemerintah di lokasi bencana.
Pertama, Kluster Pencarian dan Pertolongan (SAR), yang menjadi ujung tombak operasi di bawah komando Basarnas. Kluster ini diperkuat oleh personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan BNPB, serta didukung oleh ratusan relawan kemanusiaan yang tak kenal lelah.
Kedua, Kluster Kesehatan. Kluster ini menjadi garda terdepan dalam penanganan medis para korban selamat dan pengungsi. Sejumlah pos kesehatan didirikan dan beroperasi penuh untuk memberikan pertolongan pertama hingga perawatan lanjutan.
Layanan psikososial atau trauma healing juga menjadi prioritas untuk memulihkan kondisi kejiwaan para penyintas, terutama anak-anak.
Baca Juga: Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
“Kemudian kluster kesehatan. Pos-pos kesehatan beroperasi selama 24 jam, didukung sejumlah ambulans dan mekanisme rujukan yang selalu siaga. Layanan trauma healing juga disediakan bagi para korban terdampak,” katanya sebagaimana dilansir Antara.
Ketiga, Kluster Logistik, yang bertugas sebagai 'dapur pacu' untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi tanpa terkecuali. Mulai dari sembako, makanan siap saji, air bersih, selimut, hingga kebutuhan spesifik bayi dan lansia terus didistribusikan secara berkala.
Keempat, Kluster Perlindungan Sosial. Di bawah koordinasi Kementerian Sosial, Dinas Sosial, serta BPBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat, kluster ini fokus pada pendataan, pendampingan, dan penyaluran bantuan bagi para korban dan keluarga yang terdampak langsung.
“Kluster terakhir adalah kluster infrastruktur yang berfokus pada pencegahan bencana lanjutan serta penyediaan fasilitas pendukung bagi warga terdampak,” kata dia.
Lebih jauh, Pratikno mengungkapkan bahwa penanganan bencana ini juga mendapat perhatian serius dari pimpinan tertinggi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah membahas secara khusus rencana relokasi warga bersama Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung Barat.
Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang untuk memindahkan warga dari zona merah rawan bencana.
