Cuaca Ekstrem, Nelayan Tak Melaut Mulai Dua Pekan sampai Dua Bulan

JAKARTA, KOMPAS – Sebanyak 95 persen nelayan di lebih dari 350 desa pesisir basis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia terdampak cuaca buruk. Rata-rata nelayan sudah berhenti melaut mulai dua minggu hingga dua bulan.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, mengatakan, cuaca ekstrem yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir semakin mengancam keberlangsungan hidup nelayan kecil di Indonesia. Tak hanya membahayakan jiwa nelayan, cuaca ekstrem juga berdampak pada kerusakan infrastruktur pesisir serta menurunnya produksi perikanan tangkap.

”Kondisi ini dinilai semakin memperberat beban nelayan kecil yang selama ini bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Dani, saat dihubungi, Minggu (25/1/2026).

Sebanyak 63 persen nelayan bahkan terpaksa menghentikan sementara aktivitas melaut akibat tingginya risiko keselamatan di laut.

Berdasarkan survei terhadap nelayan kecil oleh DPP KNTI, 95 persen nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk. Survei digelar di kampung nelayan basis KNTI yang mencakup 41 kabupaten/kota di 14 Provinsi pada 23-24 Januari 2026.

Sebanyak 63 persen nelayan bahkan terpaksa menghentikan sementara aktivitas melaut akibat tingginya risiko keselamatan di laut. Rata-rata nelayan berhenti melaut mencapai dua minggu hingga dua bulan.

KNTI memperkirakan, nelayan kecil yang terpaksa menghentikan aktivitas melaut berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp 5 juta per bulan. Kehilangan pendapatan ini tergantung di daerah atau kawasan tempat tinggal dan wilayah jelajah nelayan.

Estimasi tersebut dihitung dari rata-rata pendapatan harian nelayan kecil yang bervariasi, mulai Rp 50.000 hingga Rp 500.000 per hari. Dengan asumsi pendapatan tengah senilai Rp 200.000 dan rata-rata 25 hari melaut dalam sebulan, ketemulah angka Rp 5 juta per bulan.

“Jika ada sebagian daerah yang tidak melaut hingga 2-3 bulan, bisa dibayangkan berapa kerugian yang dialami nelayan,” ujarnya.

Sebanyak 37 persen nelayan terpaksa tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setidaknya, tercatat 30 insiden laporan kecelakaan laut dalam periode itu. Insiden tersebut mulai dari perahu atau sampan rusak, alat tangkap rusak dan hilang, hingga korban meninggal.

KNTI juga mencatat, 87 persen nelayan tidak mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Sejauh ini, pemerintah daerah sebatas memberikan imbauan atau informasi cuaca ekstrem, serta memberikan sejumlah paket sembako di beberapa daerah.

Dani menuturkan, nelayan kecil di wilayah pesisir tidak cukup hanya dibekali informasi prakiraan cuaca. Lebih dari itu, mereka membutuhkan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang lebih kuat dan konkret agar tidak terpaksa melaut dalam kondisi berbahaya.

“Nelayan memerlukan perlindungan sosial dan ekonomi, sehingga mereka tidak lagi memaksakan diri melaut saat cuaca ekstrem demi memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Dani.

Dari berbagai situasi yang dihadapi nelayan tersebut, kehadiran negara dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi nelayan kecil sangat dibutuhkan. Nelayan tidak seharusnya dipaksa memilih antara mempertaruhkan keselamatan jiwa atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan. Di tengah cuaca ekstrem, risiko melaut semakin tinggi dan tidak bisa ditanggung nelayan seorang diri,” katanya.

Dampak cuaca ekstrem dirasakan hampir merata di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Sekretaris KNTI Kota Ternate, Maluku Utara, Gafur Kaboli, menyampaikan, nelayan tuna di wilayahnya sudah hampir dua bulan terakhir tidak dapat melaut secara normal.

Angin kencang yang disertai hujan deras dan gelombang tinggi membuat aktivitas menangkap ikan menjadi sangat berisiko. “Dalam dua bulan terakhir, nelayan tuna hampir tidak bisa melaut. Kalaupun ada yang melaut, risikonya sangat tinggi. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini tidak ada nelayan yang melaut sama sekali,” ujar Gafur.

Ia menambahkan, kondisi serupa juga dialami nelayan di wilayah Indonesia Timur lainnya. Misalnya adalah Maluku Tengah dan Halmahera Selatan.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Ketua KNTI Kabupaten Lingga, Hariyanto, mengatakan, saat angin utara mulai bertiup, nelayan kecil hanya bisa melaut di sekitar pesisir atau di sungai yang relatif lebih aman. Namun, kondisi tersebut membuat hasil tangkapan menjadi tidak menentu.

“Kadang dapat hasil, kadang tidak mendapat ikan sama sekali. Situasi ini sangat memukul ekonomi nelayan kecil,” kata Hariyanto.

Musibah juga menimpa nelayan kecil di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ketua KNTI Pasangkayu, Abdul Razak, menyebutkan, seorang nelayan kecil dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat memaksakan diri melaut di tengah cuaca ekstrem.

“Nelayan terpaksa melaut dengan modal nekat demi mendapatkan penghasilan. Padahal risikonya sangat besar,” ujar Razak.

Selain perikanan tangkap, cuaca ekstrem juga berdampak pada sektor perikanan budidaya dan produksi garam. Survei KNTI mencatat, petambak ikan di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian akibat tambak yang terendam banjir sehingga ikan lepas dari tambak.

Sementara itu, petambak garam di Lombok Timur dan Jepara mengalami penurunan produksi dan pendapatan akibat faktor cuaca.

KNTI mendorong adanya respons terpadu antara pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan perlindungan nelayan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dukungan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, serta percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur di kawasan pesisir.

Menurut Dani, skema perlindungan berupa asuransi nelayan dinilai belum memadai. Program asuransi nelayan nasional yang sebelumnya dijalankan pemerintah pusat telah dihentikan sejak 2020–2021.

Saat ini, pelaksanaannya dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah dengan cakupan terbatas. Ini pun sangat bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah.

“Kami sejak tiga tahun lalu mengusulkan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), semacam subsidi rutin dari APBN untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan nelayan kecil. Namun hingga kini alokasi anggarannya belum tersedia,” ujarnya.

Selain keterbatasan anggaran, persoalan pendataan, rendahnya pemahaman nelayan terhadap prosedur, serta birokrasi yang rumit juga menjadi kendala utama dalam implementasi perlindungan sosial bagi nelayan kecil.

Menurut Dani, di lapangan nelayan kerap dihadapkan pada pilihan yang sulit antara keselamatan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika cuaca ekstrem datang, keputusan untuk tidak melaut sering kali berarti kehilangan sumber penghidupan, yang pada akhirnya mendorong nelayan terjerat utang, termasuk kepada rentenir.

Oleh karena itu, KNTI menilai kehadiran negara perlu diperkuat melalui skema perlindungan yang lebih komprehensif. Tidak hanya berupa informasi cuaca, tetapi juga dukungan alat komunikasi, peningkatan akses terhadap teknologi prakiraan cuaca modern, kesiapan armada keselamatan laut, hingga bantuan kebutuhan hidup sementara saat nelayan tidak dapat melaut.

Menurunnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta garam akan berdampak langsung pada rantai perikanan lainnya.

Tekanan terhadap nelayan kecil juga bisa berimplikasi lebih luas terhadap ketahanan pangan nasional. Dani mengingatkan, menurunnya produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam berpotensi mengganggu pasokan pangan dalam jangka menengah.

“Menurunnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta garam akan berdampak langsung pada rantai perikanan lainnya. Hal ini berpotensi mengganggu penyediaan pangan nasional serta menghambat laju hilirisasi sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Minimnya insentif dan perlindungan dikhawatirkan membuat profesi nelayan semakin ditinggalkan. “Jika tren ini berlanjut, Indonesia berisiko menghadapi krisis pangan dan peningkatan pengangguran,” kata Dani.

Ia mendorong pemerintah mulai berorientasi pada kebijakan jangka panjang yang adaptif terhadap krisis iklim, termasuk pembangunan infrastruktur perikanan yang tangguh.

Vietnam, misalnya, mempercepat pembangunan Pelabuhan Perikanan Tinh Hoa. Pelabuhan ini dirancang sebagai pusat perlindungan badai modern dengan kapasitas sandar yang luas.

Vietnam juga mulai meningkatkan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) untuk memberikan data harian mengenai prakiraan lokasi penangkapan ikan serta pemantauan kondisi permukaan laut guna meminimalkan risiko kecelakaan saat cuaca buruk.

Di tengah tekanan tersebut, KNTI juga menyoroti potensi pelebaran ketimpangan antara nelayan kecil dan pelaku industri besar, termasuk kapal perikanan asing. Pelonggaran izin kapal asing dan peningkatan tonase armada dinilai berisiko menggerus wilayah tangkap nelayan kecil jika tidak disertai pengaturan yang tegas.

“Pengakuan dan perlindungan atas wilayah penangkapan nelayan kecil menjadi kunci,” ujar Dani.

Dalam konteks hilirisasi perikanan, KNTI menegaskan nelayan kecil harus ditempatkan sebagai bagian penting dari rantai pasok. Penguatan koperasi perikanan, akses yang adil ke industri pengolahan, serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti cold storage dan pabrik es di kampung nelayan dinilai krusial agar nelayan kecil tidak semakin tersisih di tengah krisis iklim yang kian nyata.