Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah ambang batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) di tengah tekanan global dan volatilitas pasar keuangan.
Kebijakan tersebut ditempuh sembari tetap mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi utama menjaga kepercayaan investor dan kinerja dunia usaha.
Senior Macro Strategist PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan disiplin fiskal menjadi perhatian utama investor global, khususnya investor obligasi.
Meski defisit Indonesia masih berada di level aman, ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan fiskal tetap memengaruhi pergerakan pasar keuangan, termasuk nilai tukar rupiah.
“Asing itu masih khawatir, kemarin defisit kita 2,92 persen. Tapi pemerintah mencoba bertahan di threshold kurang dari 3 persen,” ujar Fithra, dikutip Minggu (25/1/2026).
Baca Juga: Defisit APBN 2025 Nyaris 3%, Purbaya: Bisa Nol, Tapi Ekonomi Morat-Marit
Ia menyampaikan bahwa komitmen tersebut juga disampaikan langsung kepada investor obligasi asing dalam pertemuan dengan pelaku pasar global.
Menurut dia, menjaga defisit di bawah 3 persen merupakan sinyal penting untuk mempertahankan kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor internasional.
Di tengah tekanan fiskal, Fithra menilai pemerintah memilih pendekatan growth-oriented policy.
Fokus utama diarahkan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap memberikan imbal hasil bagi dunia usaha dan pasar modal.
“Intinya adalah growth. Kalau ada growth, berarti ada return on equity. Emiten suka,” kata dia.
Menurut Fithra, pertumbuhan ekonomi tidak hanya penting bagi emiten dan investor, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.
Pertumbuhan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk memperbaiki daya beli dan memperluas basis ekonomi domestik.
“Bukan hanya emiten yang suka, rakyat juga suka karena ada pertumbuhan,” ujarnya.
Baca Juga: IMF Revisi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 5,1% di 2026, BI: Sejalan dengan Asesmen Kami
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar pemerintah bukan sekadar pertumbuhan angka, melainkan pertumbuhan yang inklusif. Tanpa inklusivitas, pertumbuhan dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan.
“Percuma saja kita tumbuh tapi rakyatnya masih miskin. Itu bukan esensi bernegara,” kata Fithra.
Dalam konteks fiskal, tekanan terhadap anggaran negara juga muncul dari sisi penerimaan. Penurunan penerimaan di sejumlah pos pajak dan cukai membatasi ruang fiskal pemerintah, sehingga pengelolaan defisit menjadi semakin krusial.
Meski demikian, Fithra menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan stimulus pertumbuhan. Selama defisit dijaga di bawah batas psikologis 3 persen, risiko terhadap stabilitas makroekonomi dinilai masih terkendali.
Di sisi pasar keuangan, kebijakan fiskal yang kredibel menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.
Fithra menilai, pertumbuhan ekonomi yang konsisten akan tercermin pada kinerja emiten dan pergerakan pasar saham, meski tekanan di pasar obligasi dan nilai tukar masih terjadi.
Dengan menjaga defisit fiskal tetap terkendali dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, sambungnya, dia berharap pemerintah mampu mempertahankan stabilitas makroekonomi sekaligus menciptakan fondasi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
Strategi ini dinilai menjadi kunci menghadapi ketidakpastian global tanpa mengorbankan agenda pembangunan domestik.
