JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus muda PDI-P Cintya Amanda Labetta mengeklaim, PDI-P adalah partai yang menjaga konstitusi sehingga menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) via Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ketika partai lain mendukung,
Cintya mengeklaim sikap partai banteng tersebut didasarkan oleh demokrasi dan kedaulatan rakyat.
"Jadi kita prinsipnya ketika kita menolak (pilkada lewat) DPRD, secara tidak langsung, kita sebenarnya itu berbasis pada demokrasi dan juga berbasis pada kedaulatan rakyat. Kita sendiri memang sudah dikenal sebagai penjaga konstitusi," ujar Cintya dalam acara diskusi di kawasan Blok M, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Baca juga: Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Anak Bambang Pacul: Tidak Ada Suara Masyarakat
Cintya menjelaskan, berdasarkan penjelasan para pengamat pemilu, pilkada tidak langsung atau diwakili DPRD ini mengingkari konstitusi.
Dengan demikian, kata dia, PDI-P menolak wacana pilkada lewat DPRD karena sistem itu tidak konstitusional.
"Dan kalau misalkan itu sampai dipaksakan, ya karena kami sudah komitmen untuk menjaga konstitusi tadi. Dan kami juga komitmen untuk membela kepentingan rakyat, ya kami tidak akan takut untuk melawan secara konstitusi tadi, untuk menggugat ke MK misalnya gitu," ujar Cintya.
Baca juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pakar: Pangkas Biaya atau Geser Politik Uang ke Elite?
Instruksi MegawatiCintya menyebutkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga memerintahkan kader-kadernya untuk terus berkomitmen dalam menjaga konstitusi dan demokrasi.
Cintya mengatakan, megawati melarang keras kader-kader PDI-P untuk mengingkari konstitusi.
"Karena kan negara kita kan didasari dari konstitusi tadi gitu. Masa iya itu kita mau ingkari fondasi kita sendiri. Karena yang kita perjuangkan ini ya suara masyarakat yang memang harus kita perjuangkan terus gitu," kata Cintya.
"Jadi kalau misalkan ujung-ujungnya dipaksakan, ya kami tidak akan takut untuk bisa membawa ke MK. Jadi itu adalah konsekuensi dari keputusan kami sendiri dan itu sikap tegas PDI Perjuangan memang," imbuh dia.
Baca juga: Pemerintah Jengah, 500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak Pilkada Langsung
Diketahui, PDI-P menjadi satu-satunya partai parlemen yang menolak pilkada lewat DPRD sejauh ini.
Sebab, partai lain seperti Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, hingga Nasdem mendukung pilkada lewat DPRD, sementara PKS masih berpikir terlebih dahulu.
Belakangan, DPR dan pemerintah kompak menyatakan tak ada rencana revisi UU Pilkada pada tahun ini sebagaimana dikhawatirkan sejumlah pihak.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
