Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Bandung Barat
Pemerintah pusat memastikan proses pencarian korban dan penanganan pascalongsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, berjalan optimal.
Fokus utama saat ini adalah penyelamatan jiwa, perlindungan pengungsi, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan seluruh sumber daya telah dikerahkan untuk mendukung penanganan bencana. Operasi dilakukan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Kami dari pemerintah pusat melalui BNPB mendukung penuh seluruh kebutuhan masyarakat terdampak hingga kondisi benar-benar pulih,” ujar Suharyanto di Bandung Barat, Minggu, 25 Januari 2026.
Pemerintah saat ini memprioritaskan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap warga yang masih dinyatakan hilang.
Operasi dilakukan 24 jam tanpa henti dengan melibatkan lebih dari 250 personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BNPB, dan BPBD, serta didukung alat berat dan pemantauan udara menggunakan drone.
Kepala Basarnas Mohammad Syafii menyebutkan, pelaksanaan SAR dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan seluruh tim di lapangan.
“Lebih dari 250 personel terlatih terlibat langsung dalam operasi SAR. Kami juga mengerahkan unsur udara dan darat untuk mempercepat pencarian,” kata Suharyanto.
Selain SAR, pemerintah juga mengaktifkan klaster kesehatan untuk memastikan layanan medis bagi korban dan pengungsi.
Pos kesehatan lapangan dibuka selama 24 jam di halaman Kantor Desa Pasirlangu, dilengkapi ambulans siaga, layanan rujukan, serta pendampingan kesehatan jiwa dan trauma healing bagi penyintas.
Penanganan logistik turut menjadi perhatian. Klaster logistik memastikan ketersediaan kebutuhan dasar seperti makanan, sembako, selimut, dan perlengkapan kebersihan.
Sementara itu, klaster pengungsian dan perlindungan memberikan pendampingan bagi keluarga korban, terutama kelompok rentan.
Berdasarkan data sementara hingga Minggu, 25 Januari 2026, pukul 14.00 WIB, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 232 jiwa yang tersebar di Kantor Desa Pasirlangu dan aula desa.
Pemerintah menyiapkan tiga skema penanganan pengungsi, yakni pembangunan hunian sementara (huntara), penempatan di rumah kerabat melalui Dana Tunggu Hunian (DTH), serta opsi relokasi permanen ke wilayah yang dinilai lebih aman.
Suharyanto menegaskan penentuan lokasi relokasi akan melibatkan Badan Geologi untuk memastikan keamanan jangka panjang. Bahkan, warga yang saat ini belum terdampak namun tinggal di kawasan rawan juga akan menjadi perhatian pemerintah.
“Wilayah yang masih berpotensi longsor akan kami tindak lanjuti, meskipun saat ini belum terdampak. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas,” ucap Suharyanto.
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, sekaligus mencegah risiko bencana serupa di masa mendatang.
Editor: Redaksi TVRINews
