Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk terus melakukan penataan ulang serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp335 triliun tahun ini.
Institute for Development for Economics and Development (Indef) menilai besarnya anggaran MBG, yang bahkan memakan 47,5% dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat, semestinya dibaca secara kritis.
Salah satu catatan kritis adalah penyerapan anggaran serta penggunaannya dalam mengejar target program. Sebagai contoh, program MBG pada APBN 2025 dianggarkan senilai Rp71 triliun atau hanya sekitar seperlima dari anggaran 2026.
Namun, penyerapan anggarannya sampai 31 Desember 2025 pun tak sampai 75% atau hanya 72,5% (Rp51,5 triliun). Di sisi lain, target penerimanya hanya mencapai 56,13 juta orang saja dari target 82,9 juta orang.
"Ketika pada 2025 pagu Rp71 triliun saja tidak terserap optimal dan target penerima belum tercapai, persoalannya jelas bukan pada kekurangan dana, melainkan pada kesiapan desain dan kapasitas eksekusi," terang Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).
Untuk itu, Rizal menilai pemerintah perlu menata ulang arsitektur salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto itu. Mulai dari akurasi dan integrasi data sasaran, penajaman kriteria penerima berbasis kerentanan gizi dan kemiskinan, hingga kesiapan rantai pasok di daerah.
Baca Juga
- BGN Perketat Aturan Konsumsi MBG untuk Cegah Keracunan
- Hampir Separuh Anggaran Pendidikan dialokasikan ke BGN, Prabowo Pamer MBG di WEF
- BGN Buka Suara soal Beras Premium Bulog Dipakai untuk MBG
"Tanpa pembenahan ini, ekspansi anggaran justru berisiko memperbesar inefisiensi dan kebocoran, bukan meningkatkan kualitas gizi dan SDM," ujarnya.
Di sisi lain, Rizal turut mendorong agar program MBG tidak steril dari evaluasi baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan programnya. Menurutnya, dengan anggaran yang sangat besar, justru pendekatan penganggaran berbasis performa (performance-based budgeting) harus ditegakkan secara konsisten.
Tidak hanya itu, indikator yang ditentukan harus jelas dan terukur, seperti dampak terhadap stunting, kehadiran sekolah, dan kualitas asupan.
Dari segi penerapannya di lapangan, dosen di Universitas Trilogi itu memandang pemerintah juga perlu realistis dengan melakukan penerapan bertahap di wilayah prioritas, bukan pendekatan serentak nasional yang kapasitas pelaksanaannya belum merata.
Oleh sebab itu, sejalan dengan proses evaluasi yang perlu terus dilakukan, program MBG tidak boleh dikecualikan dari penyesuaian APBN. Hal itu apabila pemerintah nantinya memutuskan untuk melakukan realokasi dan refocusing APBN ke depannya.
Ekonom yang mengenyam pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengatakan, APBN harus tetap lentur sebagai instrumen stabilisasi menghadapi kebutuhan mendesak dan dinamika ekonomi.
Untuk MBG, dia menyampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh program tersebut adalah koridor kebijakan yang jelas serta tidak tertutupnya penyesuaian anggaran MBG apabila kinerjanya rendah atau muncul prioritas lain yang lebih mendesak.
"Pendekatan ini menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan MBG benar-benar kuat dari sisi dampak, bukan sekadar besar dari sisi nominal," pungkasnya.
Total Anggaran MBGMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan bahwa kementeriannya tidak akan mengecualikan program MBG dari evaluasi berkala. Apalagi, dia menyebut pihaknya sejak sebelum awal tahun anggaran 2026 sudah melakukan penyisiran belanja.
Saat ditemui wartawan, Selasa (20/1/2026), Purbaya mengakui penyerapan anggaran MBG di 2025 yang di bawah target pun membuat pihaknya akan memantau apabila penyerapan anggaran program itu berjalan optimal.
Akan tetapi, dia menegaskan bukan berarti bakal memotong anggaran MBG. Dia menyebut kementeriannya akan memantau secara teliti alokasi pagu anggaran senilai Rp335 triliun.
"Saya minggu depan akan lihat line per line apa sih anggaran mereka. Nanti kami lihat mana yang duplikasi, double counting segala macam, kami lihat. Mana yang mungkin yang mana yang enggak, mana yang pemborosan aja atau enggak kami lihat," terangnya di dekat kawasan kantor Kemenkeu, Jakarta.
Sebagai informasi, hampir setengah dari anggaran pendidikan pemerintah pusat pada 2026 akan digunakan untuk program MBG atau senilai Rp223 triliun. Anggaran itu setara 47,5% dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat.
Hal itu tertuang dalam Rincian Anggaran Pendidikan pada Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
Pada salinan lampiran Perpres No.118/2025 itu, pagu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp470,4 triliun. Anggaran itu tersebar di total 23 kementerian/lembaga.
Namun, alokasi anggaran pendidikan terbesar adalah ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang notabenenya menyelenggarakan program MBG. Alokasi anggaran pendidikan yang diterima BGN yaitu Rp223,5 triliun.
Alokasi anggaran pendidikan ke BGN ini jauh lebih tinggi melampaui alokasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp56,6 triliun), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Rp61,8 triliun) maupun Kementerian Agama (Rp75,6 triliun).
Sementara itu, kementerian dan lembaga lain seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya mendapatkan Rp429 miliar.
