Batam, Magnet Properti di Perbatasan

Properti Batam tumbuh seiring ekonomi dan investasi. Meski FTZ tanpa PPN, kontribusi fiskal tetap datang dari BPHTB, PBB, dan sektor pendukung.

Batam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Kota yang berhadapan langsung dengan Singapura ini tidak lagi semata-mata dikenal sebagai kawasan industri dan perdagangan, tetapi juga sebagai wilayah dengan daya tarik properti yang terus menguat. Perkembangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi, arus investasi, serta kebijakan fiskal dan perpajakan yang membentuk iklim usaha di tingkat nasional maupun daerah.

Secara makro, kinerja ekonomi Indonesia yang relatif stabil menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan sektor properti. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 5 persen. Stabilitas ini memberikan kepastian bagi dunia usaha dan mendorong ekspansi sektor riil, termasuk properti. Dalam konteks Batam, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, didorong oleh aktivitas industri pengolahan, perdagangan internasional, dan investasi. Kondisi tersebut menciptakan permintaan nyata terhadap hunian, kawasan komersial, serta properti pendukung aktivitas ekonomi.

Peningkatan aktivitas ekonomi di Batam berimplikasi langsung pada pergerakan pasar properti. Bertambahnya jumlah tenaga kerja, pelaku usaha, dan investor mendorong kebutuhan tempat tinggal dan ruang usaha. Dari sudut pandang perpajakan, pertumbuhan sektor properti tetap memiliki arti strategis bagi penerimaan negara dan daerah, meskipun Batam berstatus sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) yang tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tertentu. Kontribusi fiskal dari sektor properti di Batam terutama berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak atas kepemilikan dan pemanfaatan lahan dan bangunan. Selain itu, aktivitas pengembangan properti juga menciptakan basis penerimaan pajak tidak langsung melalui sektor konstruksi, jasa, dan tenaga kerja yang berada di luar skema fasilitas FTZ.

Di tingkat nasional, kebijakan fiskal pemerintah turut memperkuat peran sektor properti sebagai penggerak ekonomi. Pemberian insentif perpajakan, termasuk relaksasi PPN untuk properti tertentu, dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong realisasi transaksi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sektor properti dipandang sebagai salah satu kanal transmisi fiskal untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Ketika transaksi properti meningkat, efek berganda terhadap sektor lain ikut terbentuk, yang pada akhirnya memperluas basis pajak secara keseluruhan.

Namun, optimalisasi potensi tersebut sangat bergantung pada tata kelola dan kepastian hukum. Di Batam, isu legalitas lahan masih menjadi tantangan struktural yang perlu diselesaikan secara konsisten. Ketidakpastian status lahan berpotensi menghambat investasi dan sekaligus membatasi optimalisasi penerimaan pajak. Properti yang tidak memiliki kepastian hukum cenderung berada di luar sistem administrasi perpajakan yang tertib, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara dan daerah menjadi kurang maksimal.

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan perpajakan, dan tata kelola properti menjadi prasyarat utama. Batam memiliki modal kuat berupa lokasi strategis, arus investasi yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang solid. Apabila didukung dengan sistem perpajakan yang efektif dan kepastian hukum yang memadai, sektor properti Batam berpotensi menjadi sumber pertumbuhan berkelanjutan sekaligus kontributor signifikan bagi penerimaan fiskal nasional.

Pada akhirnya, daya tarik properti Batam tidak hanya ditentukan oleh kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, tetapi juga oleh kemampuannya mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal yang kredibel. Dalam konteks tersebut, Batam dapat diposisikan sebagai contoh bagaimana wilayah perbatasan tidak hanya menjadi etalase investasi, tetapi juga bagian strategis dari arsitektur pembangunan dan perpajakan nasional.