Lampu Kuning Perbankan di Persimpangan 2026

Bayangkan sebuah mobil tengah melaju dengan kecepatan konstan di jalanan yang cukup lengang. Namun, ketika melihat ada sebuah persimpangan, sang sopir perlahan mulai melepas pedal gasnya. Apalagi, di depan sana, lampu hijau pada, berganti dengan nyala lampu kuning.

Berbeda dengan kita yang pada umumnya justru menambah laju kecepatan agar terbebas dari lampu merah, sopir tersebut memegang prinsip kehati-hatian. Sebab, penumpang di dalam mobil itu telah memercayakan penuh keselamatannya kepada sang sopir.

Seperti itulah kiranya gambaran industri perbankan ketika menutup buku 2025. Per Desember 2025, penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 9,69 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibanding setengah tahun terakhir yang berkisar 7 persen.

Namun, laju pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan Desember 2024 yang tumbuh 10,93 persen. Ini mengindikasikan industri perbankan yang mulai bangkit, tetapi masih cenderung berhati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik makroekonomi global maupun domestik.

Dari sisi global, episode ketidakpastian terus berlanjut. Ketegangan geopolitik, penerapan tarif resiprokal oleh pemerintah AS, dan belum jelasnya arah penurunan suku bunga acuan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) berisiko mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat.

Situasi tersebut pun ikut mengguncang pasar keuangan global yang dampaknya merambat ke pasar keuangan domestik. Salah satunya tampak dari pergerakan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi hingga mendekati titik kritis Rp 17.000 per dolar AS.

Sementara itu, dari sisi domestik, depresiasi nilai tukar memaksa Bank Indonesia (BI) untuk kembali menahan suku bunga acuannya pada level 4,75 persen di tengah arah pelonggaran kebijakan moneter. Kebijakan ini sedikit mempersempit ruang manuver industri perbankan dalam menyalurkan kredit.

Di sisi lain, daya beli masyarakat pun turut menjadi sorotan bagi industri perbankan. Selama konsumsi rumah tangga terus tertekan, ekspansi dunia usaha cenderung terbatas. Dengan demikian, permintaan kredit pun tertahan, sedangkan pada saat yang sama, bank memperhatikan kemampuan bayar debitor.

Kembali ke soal mobil tadi. Bila pertumbuhan kredit perbankan ibarat kecepatan lajunya, kondisi likuiditas atau kapasitas pembiayaan perbankan layaknya bensin atau bahan bakar yang dimiliki mobil tersebut. Saat ini, bahan bakar yang dimiliki oleh perbankan jauh lebih dari kata cukup.

Kondisi tersebut ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57 persen, jauh di atas ambang batas minimal sebesar 10 persen. Kemudian, penghimpunan DPK industri perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,83 persen secara tahunan pada Desember 2025.

Sementara itu, indikator lainnya, seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 210,38 persen dan Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 83,99 persen. Ditambah lagi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyuntikkan dana sebesar Rp 275 triliun ke sistem perbankan.

Bila di rata-rata, pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2024 mencapai 11,65 persen. Sebaliknya, di tengah rezim pelonggaran kebijakan moneter (pro-growth), rerata pertumbuhan kredit perbankan selama 2025 hanya sebesar 8,5 persen.

Dana tersebut berasal dari dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di BI. Dengan demikian, perbankan masih memiliki ruang untuk mengantisipasi peningkatan kredit.

Dibandingkan akhir 2024, kapasitas industri perbankan saat ini jauh berbeda. Kala itu, mahalnya likuiditas masih menjadi isu dan membuat nafas pembiayaan perbankan terengah. Ini tampak dari LDR pada Desember 2024 yang menyentuh level 88,62 persen, sedikit di bawah ambang batas 90 persen.

Namun, bila di rata-rata, pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2024 mencapai 11,65 persen. Sebaliknya, di tengah rezim pelonggaran kebijakan moneter (pro-growth), rerata pertumbuhan kredit perbankan selama 2025 hanya sebesar 8,5 persen.

Dengan demikian, kondisi tersebut mengindikasikan dorongan kredit masih perlu diperkuat, terutama dari sisi permintaan. Ini menginngat jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) per Desember 2025 mencapai Rp 2.439,2 triliun atau 22,12 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Hasil survei dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) menemukan, dunia usaha meyakini kebijakan pro-growth akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Namun, hanya segelintir pelaku usaha saja yang siap untuk ekspansi.

Belum kuatnya sisi permintaan kredit tersebut sejalan dengan perkembangan konsumsi domestik. Sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2025 tercatat masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi, yakni 4,89 persen.

Sejak triwulan III-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung berada di bawah 5 persen. Bahkan, kini, pertumbuhan rumah tangga telah mencatatkan titik terendahnya sepanjang 14 tahun terakhir.

Kondisi tersebut tecermin dari permintaan kredit konsumsi perbankan. Berdasarkan data BI, kredit konsumsi pada Desember 2025 tumbuh 6,58 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding Desember 2024 yang mencapai 10,61 persen.

Sepanjang 2025, kredit konsumsi mencatatkan kinerja yang lebih rendah dibanding kredit investasi dan kredit modal kerja. Per Desember 2025, kredit investasi tercatat tumbuh 21,06 persen dan kredit modal kerja tumbuh 4,52 persen.

Ekonom Bahana TCW Investment Management, Emil Muhammad, mengatakan, kondisi tersebut mencerminkan kredit konsumsi masih berada dalam tren melambat. Di sisi lain, kredit investasi tumbuh sangat kuat dan kredit modal kerja mulai berbalik naik.

“Ini menunjukkan confidence (keyakinan) konsumen masih relatif lemah, sedangkan korporasi masih cukup optimistis,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat (23/1/2026).

Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) yang dirilis BI, pertumbuhan kredit rumah tangga dari perbankan terus melambat hingga mencapai 6,84 persen secara tahunan pada November 2026. Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding periode November 2024 yang mencapai 10,88 persen.

Tren perlambatan kredit rumah tangga tersebut sejalan dengan melambatnya kredit pemilikan rumah (KPR) rumah tangga dan kredit multiguna. Di sisi lain, tingkat gagal bayar atau NPL kredit rumah tangga cenderung meningkat, dari sebesar 2,04 persen pada November 2024 menjadi 2,5 persen pada November 2025.

Selain kredit rumah tangga, penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun tengah menantang. Bahkan, tingkat NPL kredit UMKM telah menyentuh level 4,51 persen per Oktober 2025, lebih tinggi dibanding Oktober 2023 yang sebesar 4,02 persen.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit UMKM anjlok dalam dua bulan beruntun, masing-masing turun 0,12 persen pada Oktober 2025 dan turun 0,64 persen pada November 2025. Penurunan ini terendah sejak pandemi Covid-19 yang pada April 2021 turun sebesar 0,97 persen.

Implikasinya, debitor dengan profil risiko lebih tinggi berpotensi menghadapi persyaratan yang lebih ketat.

Menurut Advisor Banking and Finance Development Center (BFDC), Moch Amin Nurdin, industri perbankan pada 2026 cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit di tengah ketidakpastian global dan pemulihan domestik yang masih bertahap.

“Penyaluran kredit kepada masyarakat dan UMKM tetap berlanjut, tetapi dengan standar seleksi yang lebih disiplin. Debitor yang memiliki fundamental usaha dan arus kas yang sehat akan tetap mendapatkan akses pembiayaan,” katanya.

Dari berbagai situasi dan kondisi yang terjadi, sebagaimana tergambar di atas, sang sopir yang membawa industri perbankan melaju pun perlahan melepas pedal gasnya. Sikap ini diambil dengan pertimbangan lampu kuning yang telah menyala.

Secara umum, para pelaku industri perbankan yang tergabung dalam Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2026 sebesar 9,68 persen secara tahunan. Perkiraan tersebut masih berada dalam proyeksi BI yang antara 8-12 persen.

Amin berpendapat, proyeksi pertumbuhan kredit pada 2026 yang masih berkisar 9 persen mencerminkan sikap kehati-hatian industri perbankan di tengah ketidakpastian global dan pemulihan domestik yang masih bertahap.

“Implikasinya, debitor dengan profil risiko lebih tinggi berpotensi menghadapi persyaratan yang lebih ketat,” katanya.

Ini sejalan dengan Survei Perbankan pada triwulan IV-2025 yang dirilis BI. Hasil survei tersebut menemukan, kebijakan standar penyaluran kredit pada triwulan I-2026 diperkirakan lebih berhati-hati dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama pada aspek persyaratan administrasi dan agunan.

Meski demikian, masyarkakat dan pelaku UMKM masih dapat mengajukan pinjaaman dengan memanfaatkan berbagai promo yang mulai diberikan oleh perbankan pada triwulan I dan triwulan II-2026. Apalagi, ke depan, masih terdapat ruang penurunan suku bunga kredit.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk terus memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan,” katanya dalam konferensi pers hasil RDG Januari 2026, secara daring, Rabu (21/1/2026).

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat prospek ekonomi 2026 masih akan diwarnai dengan berbagai dinamika, termasuk yang dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik dan potensi dampaknya terhadap stabilitas politik dan pasar keuangan global secara keseluruhan.

Meski demikian, kinerja intermediasi perbankan diproyeksikan tetap solid dengan pertumbuhan kredit didorong oleh kredit produktif yang kualitasnya diproyeksikan tetap terjaga. Ini didukung oleh pelaksanaan tata kelola pemberian kredit serta pengelolaan manajemen risiko yang memadai.

“Untuk tahun 2026, kinerja intermediasi perbankan diproyeksikan tetap solid, dengan pertumbuhan kredit dan DPK yang tetap stabil, ditopang oleh kualitas kredit yang terjaga dan permodalan yang kuat. Selain itu, laba industri perbankan juga diproyeksikan akan tetap tumbuh positif,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, secara tertulis.

Akhirnya, industri perbankan melihat lampu kuning kondisi ekonomi global dan domestik sebagai rambu-rambu untuk berhati-hati. Untuk kembali mengakselerasi kecepatan, penguatan daya beli masyarakat dapat menjadi salah satu kunci bagi pertumbuhan kredit ke depan.