Heboh! Ada Peluru di Dalam Menu MBG, Nyaris Celakai Siswa SMP

PANGKEP, FAJAR- Makan bergizi gratis (MBG) kembali bersoal. Ditemukan peluru hekter (stapler) di dalam menu.

Peluru hekter atau stapler yang merupakan benda logam tajam berbahaya diduga ikut tersaji dalam makanan yang dibagikan kepada siswa SMP Negeri 1 Pangkajene, Kabupaten Pangkep.

Hal itu terungkap setelah salah seorang siswa SMPN 1 Pangkajene mengunggah ke media sosial video sajian menu MBG yang diduga ikut peluru hekter pada sajian menunya. Dalam video, terlihat salah seorang siswa mengatakan, “Ini lihat, menyatu sama tempe. Eh, tahu. Bagaimana ini?”

Dari penelusuran FAJAR, makanan tersebut berasal dari dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Tumampua, penyedia MBG bagi sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Pangkajene, termasuk untuk SMPN 1 Pangkajene.

Kepala SPPG Tumampua, Mar’atul Islam, saat dikonfirmasi mengakui adanya video tersebut dan menyebut pihaknya baru mengetahui kejadian itu setelah video menyebar.

“Kami masih terus selidiki, karena kami di dapur tidak pakai hekter,” elaknya kepada FAJAR, kemarin.

Penelusuran FAJAR, kejadian dari SPPG ini bukan yang pertama. Berdasarkan data yang dihimpun, insiden bermasalah terkait distribusi MBG dari dapur SPPG Tumampua telah terjadi sebanyak tiga kali.

Pertama pada Oktober 2025, kemudian kembali terjadi pada akhir Desember 2025, dan kini terulang lagi pada Januari 2026.

Dewan RDP

Merespons kejadian berulang ini, anggota Komisi II DPRD Pangkep, Lutfi Hanafi memastikan akan memanggil penanggung jawab dapur SPPG Tumampua dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pihaknya menyoroti serius dugaan kelalaian yang kembali terjadi di SPPG Tumampua.

“Ini sudah ketiga kalinya berulang dengan SPPG tersebut. Karena itu, kami akan segera mengatur waktu secepatnya untuk memanggil rapat dengar pendapat,” pungkas politisi Gerindra Pangkep ini.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi II DPRD Pangkep berencana memanggil Kepala SPPG Tumampua, Koordinator Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pangkep, serta Koordinator Program MBG Sulawesi Selatan untuk dimintai penjelasan secara menyeluruh.

Kejadian yang berulang ini menunjukkan adanya kelalaian dan kurangnya perhatian dari pihak pengelola SPPG. Dewan tidak ingin persoalan ini dianggap sepele karena menyangkut pelayanan publik, khususnya pemenuhan gizi masyarakat.

“Harus ada efek jera. Ini bentuk kurang teliti dan tidak begitu perhatian dalam menjalankan tanggung jawab,” tegasnya.

Komisi II DPRD Pangkep juga membuka kemungkinan merekomendasikan langkah tegas kepada Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk penutupan sementara dapur SPPG Tumampua serta pemberian sanksi kepada pimpinan SPPG.

“Insyaallah kami usut dengan tuntas. Kami akan meminta pihak BGN untuk menutup sementara dapur SPPG ini dan menskorsing kepala SPPG-nya, karena itu merupakan tanggung jawabnya,” jelasnya.

Tak hanya sanksi administratif, DPRD Pangkep juga tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran serius. “Bahkan bila perlu, kami akan laporkan ke polisi,” pungkasnya. (fit/zuk)