Setelah Lawatan Tiga Negara, Presiden Gelar Ratas Sehari Penuh di Hambalang

JAKARTA, KOMPAS – Seusai kembali dari rangkaian lawatan ke London, Inggris, Davos, Swiss, dan Paris, Perancis, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026). Koordinasi mengenai perkembangan berbagai program strategis pemerintah kembali dilakukan.

Beberapa menteri yang hadir di Hambalang antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, ada pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Melalui keterangan tertulis, Minggu malam, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, setelah melawat ke beberapa negara, Presiden ingin memeriksa perkembangan beberapa program strategis. Oleh karena itu, sepanjang siang hingga malam, Presiden menerima berbagai laporan terkini dari para menteri.

“Setibanya dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo ingin mengecek perkembangan beberapa program strategis dari pejabat terkait,” kata Teddy.

Laporan dimaksud antara lain mengenai pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang disampaikan oleh Menko Pangan. Kondisi sektor energi minyak dan gas juga dilaporkan oleh Menteri ESDM.

Selain itu, Mendikti Saintek menyampaikan paparan mengenai kerja sama perguruan tinggi bidang teknik, mineral, dan batu bara. Adapun perkembangan sektor perbankan disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Teddy melanjutkan, Presiden juga mendapatkan laporan di bidang pertahanan dan keamanan dari Menhan dan Panglima TNI. Tak hanya itu, Jaksa Agung juga melaporkan perkembangan ihwal penertiban kawasan hutan nasional.

Menurut Teddy, pertemuan ini mencerminkan kepemimpinan Prabowo yang responsif, terukur, dan berorientasi pada eksekusi. Selain itu, Presiden juga ingin memastikan kesinambungan agenda pembangunan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.

Presiden melawat ke London, Inggris, Davos, Swiss, serta Paris, Perancis, sepanjang 18-24 Januari 2026. Selama berada di Inggris, Presiden Prabowo menjalani sejumlah agenda, dari pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Raja Charles III, hingga menghadiri forum bisnis dan investasi yang diselenggarakan oleh Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy.

Adapun di Davos, Presiden mengikuti Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan menjadi salah satu pembicara kunci. Tak hanya itu, Prabowo juga mengikuti penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bersama AS dan 18 pemimpin negara lain, Presiden Prabowo menandatangani piagam itu.

Dari Davos, Presiden melanjutkan perjalanan ke Paris untuk menemui Presiden Perancis Emmanuel Macron. Prabowo dijamu makan malam secara pribadi oleh Macron di Istana Elysee.

Di tengah kunjungan, Senin (19/1/2026), Presiden juga sempat memimpin rapat terbatas secara daring dengan anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta. Saat itu, Presiden antara lain membahas perkembangan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Sehari setelah rapat terbatas daring itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memimpin jumpa pers hasil kerja Satgas PKH di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026) malam.

Saat itu, disampaikan bahwa investigasi Satgas PKH menunjukkan ada pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan sehingga memperparah dampak bencana di Sumatera bagian utara sejak akhir November 2025 lalu. Untuk itu, Presiden pun memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Prasetyo mengatakan, ke-28 perusahaan itu melanggar sejumlah peraturan, antara lain berkegiatan di luar wilayah izin resmi. Beberapa perusahaan juga beraktivitas di kawasan terlarang, seperti hutan lindung. ”Ada juga yang pelanggarannya dalam bentuk kewajiban-kewajiban kepada negara yang tidak diselesaikan, misalnya, pajak,” tutur Prasetyo.

Adapun  28 perusahaan yang dicabut izinnya itu terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan alam dan tanaman. Selebihnya, enam perusahaan bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Dari 22 perusahaan di bidang pemanfaatan hutan, tiga di antaranya berada di Aceh, yakni PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, dan PT Rimba Wawasan Permai. Sebanyak enam perusahaan lainnya berada di Sumatera Barat, yaitu PT Minas Pagai Lumber, PT Biomass Andalan Energi, PT Bukit Raya Mudisa, PT Dhara Silva Lestari, PT Sukses Jaya Wood, dan PT Salaki Summa Sejahtera.

Selain itu, ada pula 13 perusahaan yang berada di Sumatera Utara, yaitu PT Anugerah Rimba Makmur, PT Barumun Raya Padang Langkat, PT Gunung Raya Utama Timber, PT Hutan Barumun Perkasa, PT Multi Sibolga Timber, PT Panei Lika Sejahtera, PT Putra Lika Perkasa, PT  Sinar Belantara Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Sumatera Sylva Lestari, PT Tanaman Industri Lestari Simalungun, PT Teluk Nauli, serta PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Sementara enam badan usaha bergerak di bidang non-kehutanan yang dicabut izinnya ada dua di Aceh, yakni PT Ika Bina Agro Wisesa dan CV Rimba Jaya. Di Sumatera Utara ada PT Agincourt Resources dan PT North Sumatra Hydro Energy. Adapun di Sumatera Barat terdapat PT Perkebunan Pelalu Raya dan PT Inang Sari.