Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) melanjutkan Program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dengan mengajukan tahap IV ke pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan hutan berkelanjutan di daerah itu.
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDAS-RHL) Dishut Kalsel Alip Winarto di Banjarbaru, Senin, mengatakan FOLU tahap IV menjadi salah satu sumber pendanaan strategis di tengah keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung berbagai program kehutanan.
“Di tengah keterbatasan anggaran, FOLU tahap IV menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat diharapkan untuk mendukung pembangunan hutan di Kalimantan Selatan. Karena itu, kami memohon dukungan seluruh jajaran,” ujar dia.
Ia menyampaikan, selain pengajuan FOLU tahap IV, sejumlah program kehutanan juga telah berjalan melalui pelaksanaan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus/REDD+).
“Program REDD+ mencakup kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), perhutanan sosial, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), serta kegiatan pendukung lainnya,” tuturnya.
Baca juga: Kemenhut buka peluang pendanaan REDD+ berbasis kinerja di daerah
Alip juga menyampaikan hasil studi tiru Bidang PDAS-RHL ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu yang menunjukkan keberhasilan NTT melaksanakan RHL menggunakan tanaman kedondong hutan pada musim kemarau dan lahan berbatu.
Ia mengatakan pola tersebut diterapkan oleh BPDAS Benain Noelmina di Pulau Papagarang, kawasan Taman Nasional Komodo.
Menurut Alip, model rehabilitasi tersebut berpotensi untuk diterapkan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, antara lain di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) seperti Bukit Batu dan Pematon, dengan penyesuaian kondisi biofisik setempat.
Melalui FOLU Net Sink 2030, pemerintah berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, dengan target pada 2030 tingkat serapan karbon lebih tinggi dibandingkan tingkat emisi.
Baca juga: KPSHK: Posisikan perhutanan sosial sebagai restorasi berkelanjutan
Baca juga: KLH: Ekonomi berkelanjutan sektor FOLU dukung capai target emisi baru
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDAS-RHL) Dishut Kalsel Alip Winarto di Banjarbaru, Senin, mengatakan FOLU tahap IV menjadi salah satu sumber pendanaan strategis di tengah keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung berbagai program kehutanan.
“Di tengah keterbatasan anggaran, FOLU tahap IV menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat diharapkan untuk mendukung pembangunan hutan di Kalimantan Selatan. Karena itu, kami memohon dukungan seluruh jajaran,” ujar dia.
Ia menyampaikan, selain pengajuan FOLU tahap IV, sejumlah program kehutanan juga telah berjalan melalui pelaksanaan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus/REDD+).
“Program REDD+ mencakup kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), perhutanan sosial, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), serta kegiatan pendukung lainnya,” tuturnya.
Baca juga: Kemenhut buka peluang pendanaan REDD+ berbasis kinerja di daerah
Alip juga menyampaikan hasil studi tiru Bidang PDAS-RHL ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu yang menunjukkan keberhasilan NTT melaksanakan RHL menggunakan tanaman kedondong hutan pada musim kemarau dan lahan berbatu.
Ia mengatakan pola tersebut diterapkan oleh BPDAS Benain Noelmina di Pulau Papagarang, kawasan Taman Nasional Komodo.
Menurut Alip, model rehabilitasi tersebut berpotensi untuk diterapkan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, antara lain di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) seperti Bukit Batu dan Pematon, dengan penyesuaian kondisi biofisik setempat.
Melalui FOLU Net Sink 2030, pemerintah berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, dengan target pada 2030 tingkat serapan karbon lebih tinggi dibandingkan tingkat emisi.
Baca juga: KPSHK: Posisikan perhutanan sosial sebagai restorasi berkelanjutan
Baca juga: KLH: Ekonomi berkelanjutan sektor FOLU dukung capai target emisi baru
