Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterlibatan Polri dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional melalui sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
Salah satunya dengan membangun Sekolah Garuda SMA Kemala Taruna Bhayangkara serta menyalurkan ribuan buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sigit mengatakan, Polri mendorong berbagai program pendidikan sejalan dengan agenda pembangunan SDM yang dicanangkan Presiden.
“Kemudian berikutnya dalam rangka mendukung terciptanya kualitas SDM sesuai dengan apa yang menjadi program di dalam program Bapak Presiden, Polri juga membentuk dan mendorong program-program yang terkait dengan pendidikan,” kata Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Ia menjelaskan, saat ini Polri memiliki ratusan sekolah yang tergabung dalam Yayasan Kemala Bhayangkari.
“Kita memiliki 706 sekolah yang terhimpun dalam Yayasan Kemala Bhayangkari, ada kurang lebih 47.975 murid, guru 4.207 dan karyawan 700,” ujarnya.
Sigit menyebut, Polri juga mendukung program Sekolah Garuda atau sekolah unggulan dengan membangun SMA Kemala Taruna Bhayangkara.
“Status akreditasinya bermacam-macam dan saat ini Polri mendukung program sekolah Garuda atau sekolah unggulan dengan membangun SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” katanya.
Menurut Sigit, minat masyarakat terhadap sekolah tersebut terus meningkat.
“Saat ini kami sudah merekrut tahap kedua dengan animo sejumlah 17.921 pendaftar. Ini meningkat 52,32% dengan jumlah rencana kuota adalah 180 bila sebelumnya ada 120 dan mereka adalah anak-anak yang memiliki rata-rata IQ di atas 130,” ujarnya.
Selain di bidang pendidikan, Polri juga berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), khususnya terkait persoalan ketenagakerjaan.
“Polri juga tentunya peduli terhadap Harkamtibmas, khususnya terkait dengan permasalahan-permasalahan industrial,” kata Sigit.
Ia menyampaikan, Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan sebagai upaya penanganan sengketa industrial sekaligus perlindungan bagi buruh.
“Oleh karena itu, Polri selain menjaga Harkamtibmas, Polri juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan upaya-upaya lain yang kami lakukan dengan membangun Desk Ketenagakerjaan Polri,” ujarnya.
Melalui desk tersebut, Polri turut membantu buruh terdampak PHK agar bisa kembali bekerja.
“Polri juga terlibat langsung untuk mencarikan solusi khususnya bagi masyarakat ataupun buruh yang terdampak PHK untuk bisa bekerja kembali,” tutur Sigit.
Ia memaparkan, Polri telah melakukan beberapa tahap penyaluran tenaga kerja.
“Kita melaksanakan tiga kali tahapan pengiriman buruh untuk mencarikan pekerjaan baru, ada 700 buruh terdampak PHK di tahap pertama yang kita salurkan ke wilayah Jawa Tengah, kemudian 1.575 buruh yang kita kirim ke wilayah Jawa Tengah, kemudian 1.500 tenaga kerja kita kirim juga ke Jawa Tengah,” katanya.
“Dan sebentar lagi kita juga akan mendorong beberapa tenaga kerja untuk kita pekerjakan kembali di wilayah Jawa Barat,” lanjut Sigit.
Sigit menilai, penanganan sengketa buruh tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga Harkamtibmas agar tetap kondusif.
“Berbagai macam masalah sengketa buruh kita tangani ini bagian dari upaya kita untuk mengkanalisasi dan juga menjaga agar buruh bisa tetap bisa kita layani namun tidak perlu harus terlalu banyak dan turun ke jalan dalam jumlah besar,” ujarnya.
Sigit menambahkan, atas upaya tersebut, Polri mendapat apresiasi internasional.
“Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan penghargaan dari ITUC Asia Pasifik karena Polri menjadi salah satu lembaga institusi pertama di dunia yang memberikan ruang demokrasi untuk perjuangan buruh, membangun Desk Ketenagakerjaan dan ikut aktif dalam penyaluran buruh terdampak,” kata Sigit.
Ia mengungkapkan, Polri juga menerima kunjungan Sekretaris Jenderal ITUC dan keluarga Marsinah.
“Kami juga mendapatkan kunjungan dari Sekjen ITUC, termasuk keluarga Marsinah untuk datang dan melihat langsung terkait bagaimana pelayanan Desk Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Selain itu, Polri turut menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta memfasilitasi kegiatan buruh.
“Termasuk beberapa waktu yang lalu kita mengembalikan sembilan orang korban TPPO dari Kamboja, termasuk kita juga melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan berbagai macam apel mulai dari apel kebangsaan buruh,” tutur Sigit.
Ia menegaskan, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari menjaga stabilitas nasional.
“Ini semua bagian dari upaya kita untuk mengelola dan menjaga Harkamtibmas agar tetap bisa terjaga secara kondusif,” pungkasnya.
