tvOnenews.com - Memasuki tahun 2026, Indonesia berada di persimpangan penting dalam perjalanan ekonominya. Setelah melewati tekanan global akibat pandemi, inflasi dan fluktuasi nilai tukar, negara ini memiliki peluang untuk menata fondasi ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan dan inklusif.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan stabil di kisaran 4,5–5,5 persen, dengan konsumsi domestik, investasi infrastruktur dan sektor digital sebagai motor utama.
Namun, di balik angka pertumbuhan, ada tantangan nyata: inflasi global yang fluktuatif, ketergantungan energi impor dan disparitas pembangunan antarwilayah.
Jika tidak dikelola, tantangan ini bisa menggerus daya beli masyarakat dan menekan stabilitas ekonomi.
Salah satu peluang terbesar Indonesia adalah bonus demografi. Populasi muda yang produktif dapat menjadi pendorong konsumsi, inovasi dan tenaga kerja terampil.
Namun, modal ini hanya akan berbuah manis jika kualitas pendidikan, pelatihan vokasi dan literasi digital ditingkatkan. Tanpa investasi manusia, bonus demografi bisa berubah menjadi risiko sosial dan ekonomi.
Transformasi digital dan adopsi teknologi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi digital, startup, fintech dan sektor manufaktur berbasis teknologi tinggi dapat mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah perlu memastikan ekosistem ini inklusif terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Selain itu, ketahanan pangan dan energi tidak bisa diabaikan. Produksi pangan harus diversifikasi, cadangan nasional diperkuat dan energi terbarukan dikembangkan agar pertumbuhan ekonomi tidak tergantung pada fluktuasi global.
Pengelolaan sumber daya alam seperti nikel, tembaga dan batubara harus efisien dan berkelanjutan dengan memadukan investasi, lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.
Infrastruktur juga menjadi pondasi yang tidak boleh dilupakan. Transportasi, logistik dan energi yang memadai menurunkan biaya produksi dan distribusi yang dapat mendorong konektivitas antarwilayah serta membuka akses ekonomi bagi daerah-daerah tertinggal.
Dengan infrastruktur yang baik, ekonomi nasional dapat bergerak lebih cepat dan merata.
Di sisi kebijakan fiskal, reformasi terus diperlukan: mempermudah izin investasi, menjaga defisit fiskal terkendali serta mendorong investasi hijau dan teknologi tinggi.
Inklusi keuangan juga harus diperluas agar modal dapat diakses oleh UMKM dan masyarakat luas, memperkuat daya beli dan kapasitas produksi nasional.
