Calon Deputi Gubernur BI atau Bank Indonesia, Thomas Djiwandono, menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi XI DPR RI, Senin (26/1).
Dalam paparannya, Wakil Menteri Keuangan itu menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang relatif solid, ditopang oleh inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta ketahanan sektor keuangan. Menurutnya, tren penurunan inflasi membuka ruang yang lebih luas bagi perekonomian nasional untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.
“Inflasi mengalami tren penurunan adalah sesuatu yang menurut saya memberikan ruang untuk ekonomi Indonesia ke depannya,” ujar Thomas.
Thomas menyoroti kinerja ekonomi Indonesia yang dinilainya cukup resilien di tengah dinamika global. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tercatat sebesar 5,04 persen, sementara inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Bahkan, inflasi inti berada di kisaran yang lebih rendah apabila komponen emas dikeluarkan dari perhitungan.
“Inflasi kita sangat terkendali di 2,9 persen. Sebenarnya kalau dikeluarkan emas itu di angka sekitar 1,5 persen,” ujar Thomas.
Thomas juga menegaskan stabilitas tersebut tidak hanya tercermin dari sisi harga, tetapi juga dari sektor riil dan eksternal. Aktivitas manufaktur tetap berada pada zona ekspansif, sektor keuangan dinilai tahan terhadap guncangan, serta neraca perdagangan Indonesia terus mencatatkan surplus secara konsisten selama lebih dari lima tahun.
“Surplus neraca perdagangan kita tetap baik. Sudah selama 67 bulan terakhir tetap konsisten surplus,” ujar Thomas.
Selain itu, cadangan devisa nasional disebutnya mendekati rekor tertinggi, menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Thomas memperkenalkan konsep strategis yang disebutnya sebagai strategi tematik 'Gerak'. Strategi ini dirancang sebagai kerangka kebijakan adaptif dan lincah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga independensi bank sentral.
Ia merinci lima pilar utama dalam strategi tersebut, yakni penguatan tata kelola kebijakan, efektivitas kebijakan, resiliensi sistem keuangan, akselerasi sinergi fiskal-moneter dan sektor keuangan, serta keberlanjutan transformasi keuangan.
“Ada 5 semacam strategi tematik. Tematik yang saya ingin cetuskan pada hari ini,” ujar Thomas.
Menurutnya, aspek tata kelola atau governance menjadi fondasi utama, yang telah diperkuat oleh regulasi dan undang-undang, termasuk independensi Bank Indonesia sejak 1999 serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang disahkan pada 2023.
Thomas menekankan bahwa seluruh strategi yang diusulkannya tetap berada dalam koridor independensi BI sebagai bank sentral. Sinergi dengan pemerintah, otoritas jasa keuangan, dan lembaga lainnya dinilai penting, tetapi tidak boleh mengurangi independensi BI dalam menjalankan mandatnya.
“Artinya sinergi dengan stakeholder lain, sinergi dengan fiskal, sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya itu tidak mengurangi independensi bank Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thomas menyampaikan pandangannya mengenai arah pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang, terutama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan seiring dengan pemerataan dan stabilitas nasional.
“Pertumbuhan yang tinggi harus inklusif dan harus berkelanjutan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta iklim investasi agar seluruh mesin pertumbuhan dapat bergerak bersama. Dalam konteks tersebut, penciptaan likuiditas, suku bunga yang kompetitif, serta dukungan lembaga keuangan terhadap dunia usaha dan UMKM menjadi faktor krusial.
Thomas juga membedakan konsep sinergi fiskal-moneter yang ia usulkan dengan kebijakan burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi. Menurutnya, sinergi saat ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi melalui pengelolaan likuiditas dan suku bunga, bukan dalam konteks krisis.
“Saat ini hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal moneter khususnya di level likuiditas dan suku bunga,” ujarnya.
Dalam paparannya, ia turut menyoroti efektivitas transmisi kebijakan suku bunga yang membutuhkan waktu relatif panjang, sehingga perlu ditopang oleh kebijakan likuiditas yang memadai. Ia memaparkan data yang menunjukkan korelasi kuat antara peningkatan likuiditas perbankan dengan pertumbuhan kredit, khususnya kredit investasi.
Selain pertumbuhan, Thomas juga menekankan pentingnya resiliensi dan pendalaman sektor keuangan sebagai agenda jangka panjang. Ia bahkan mengusulkan perlunya konsep ketahanan sektor keuangan atau financial security, sejajar dengan ketahanan pangan dan energi.
“Kita ada istilah ketahanan pangan, ada istilah ketahanan energi, tetapi langkah baiknya kalau kita secara bersama memikirkan ketahanan sektor keuangan,” katanya.
Thomas menegaskan bahwa keberlanjutan menjadi sasaran utama dari seluruh strategi yang diusulkannya, dengan fokus pada implementasi UU P2SK, transformasi digital keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM.
“Inklusi dalam hal ini menurut saya ke depannya adalah bagaimana peran UMKM dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.




:strip_icc()/kly-media-production/medias/5483287/original/088734300_1769357625-1000351486.jpg)