Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan proses belajar mengajar di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah kembali berjalan 100 persen. Hal ini seiring percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda).
"Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Berdasarkan laporan Satgas, saat ini seluruh kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana telah kembali berlangsung. Meski demikian, sekitar 3 persen kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.
Tito menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan proses belajar generasi muda di daerah terdampak.
Selain sektor pendidikan, Tito memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana juga telah kembali berjalan normal, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.
Di sektor kesehatan, Tito menyampaikan bahwa layanan kesehatan di ketiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi normal. Dari total 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak, yang sebelumnya sembilan RSUD sempat berhenti beroperasi, kini seluruhnya telah kembali melayani masyarakat. Sementara itu, dari 867 puskesmas terdampak, sebanyak 865 puskesmas telah beroperasi normal dan dua puskesmas masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.
Pada sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, layanan listrik telah pulih hingga 99 persen dan di Provinsi Sumatera Barat telah menyala 100 persen. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah kembali beroperasi.
Sementara itu, layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal. Pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) juga relatif stabil. Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan tersebut guna mendukung kelancaran aktivitas pendidikan serta kehidupan sosial masyarakat.
Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Adapun di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.
Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan. Infrastruktur tersebut antara lain jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.
"Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi," tambahnya.
Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
(akd/ega)
