Kementerian PU Percepat Pembangunan Jembatan Permanen di Sumatra: Butuh 7 sampai 8 Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan tengah mempercepat pembangunan jembatan permanen di Sumaera pascabencana. Langkah ini dilakukan untuk menggantikan jembatan fungsional sementara yang rawan rusak akibat kendaraan berat.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, jembatan fungsional sementara yang dibangun pada tahap tanggap darurat hanya mampu menahan beban 10–20 ton. Namun, truk logistik kelas berat tetap melintas, terutama pada malam hari.

"Kalau sudah malam hari begitu banyak kebutuhan mulai dari BBM, LPG, beras dan seterusnya, kadang-kadang yang masuk itu di malam hari," kata dia Konferensi Pers Progres Penanganan Bencana Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Padahal, kata Doddy, pemerintah sudah memberikan informasi terkait batas maksimal kendaraan yang diperbolehkan melintasi jembatan sementara tersebut. Namun, peringatan kerap dihiraukan karena truk membawa kebutuhan logistik yang dibutuhkan masyarakat terdampak.

Pengerjaan jembatan permanen diperkirakan memakan waktu sekitar tujuh hingga delapan bulan. Selama periode ini, jembatan fungsional tetap dipantau secara berkala untuk memastikan keamanannya.

"Waktu kami mengerjakan secara permanen, karena butuh waktu sekitar 7 sampai 8 bulan. Jembatan-jembatan fungsional ini secara berkala, secara dua mingguan kita cek strukturnya dan biasanya tiap dua minggu itu pasti kita harus lakukan perkuatan," jelas Doddy.

Kementerian PU juga bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mendukung pengawasan dan penguatan struktur.

Dody menegaskan bahwa pengerjaan jembatan permanen perlu dikebut agar risiko kerusakan jembatan sementara tidak meningkat, terlebih jika dilewati kendaraan berat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, membeberkan progres pemulihan di sejumlah wilayah pascabencana Sumatera. Menurutnya, kondisi wilayah di tiga provinsi itu kini berbeda-beda.

Menurutnya, hasil evaluasi lintas kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah, baru satu kabupaten di Aceh yang kembali normal. Sementara di Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut) baru lima daerah sudah pulih.

Ia merinci, dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh baru Kabupaten Aceh Besar yang dinilai telah kembali normal. Selain itu, sembilan daerah masuk kategori mendekati normal, sementara delapan kabupaten/kota lainnya masih membutuhkan perhatian khusus. "Di Highland itu di daerah pegunungan itu tiga, yaitu Bener Meriah, Gayo Lues, dan kemudian di Aceh Tengah yang ibu kotanya Takengon. Itu rata-rata permasalahannya adalah jalan yang longsor atau hilang dan jembatan yang putus,” kata Tito dalam rapat koordinasi lintas kementerian/ lembaga dan konferensi pers di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Selain infrastruktur, pemerintah juga menyoroti ketahanan logistik di wilayah pegunungan Aceh. Tito meminta agar stok logistik di kawasan tersebut diperkuat untuk mengantisipasi keterisolasian saat cuaca ekstrem.

“Dari pengalaman itu mohon kami menyarankan tiga tempat ini untuk diperkuat stok tiga bulan,” tambahnya. Adapun di wilayah dataran rendah Aceh seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya, persoalan utama yang dihadapi adalah endapan lumpur yang berdampak pada permukiman warga, fasilitas umum, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.