Breaking: DPR Pilih Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur BI

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Juda Agung. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyampaikan berdasarkan hasil rapat pimpinan Komisi XI beserta pimpinan delapan fraksi, Thomas terpilih melalui musyawarah dan mufakat. 

“Diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri, adalah Bapak Thomas Djiwandono,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Misbakhun mengatakan, proses penetapan ini dilakukan secara internal oleh Komisi XI. Pemilihan dilakukan setelah tiga calon melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. 

“Hari ini kita sepakati dan diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi XI di rapat internal, dan nanti akan dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan dalam Rapat Paripurna besok,” kata Misbakhun.

Misbakhun menyampaikan, pengambilan keputusan itu dilakukan dalam rapat internal yang dilakukan selama 30 menit, rapat itu digelar setelah fit and proper test rampung dilaksanakan. Seluruh fraksi, kata Misbakhun, menerima sosok Thomas. 

“Figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa, dan bagaimana membangun,” kata dia. 

Sebelumnya, pencalonan Thomas memancing respons publik lantaran statusnya sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto. Dikhawatirkan, masuknya Thomas akan mengganggu independensi Bank Indonesia. 

“Menurut saya itu masing-masing orang mempunyai persepsi. Tapi perlu saya sampaikan bahwa Bank Indonesia itu bekerja berdasarkan undang-undang,” kata Misbakhun. 

Ia juga menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan di BI dilakukan dengan cara kolektif kolegial. 

“Bahwa fakta Pak Thomas keponakan (Prabowo), itu iya. Tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses, sehingga kalau menurut saya isu itu bisa dikesampingkan,” kata Misbakhun.