Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, membocorkan agenda lanjutan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang akan menyasar proyek-proyek besar yang mangkrak selama bertahun-tahun.
Sidang lanjutan dijadwalkan digelar dalam waktu dekat dan dipastikan melibatkan pelaku usaha skala besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai memimpin sidang penyelesaian hambatan usaha atau debottlenecking yang digelar secara terbuka di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
“Ada yang (bidang) energi cukup besar tuh. Nanti kita lihat. Saya minta tadi minggu depan untuk disidangkan supaya kelihatan betul kita bisa mendorong proyek besar yang sudah mangkrak bertahun-tahun. Karena kendala yang kecil menurut saya sih. Itu nanti akan lebih seru lagi, karena mungkin pemainnya besar-besar ya,” kata Purbaya.
Saat ditanya lebih lanjut apakah proyek tersebut berkaitan dengan sektor energi berbasis bahan bakar minyak (BBM), Purbaya memilih irit bicara.
“Oh bukan, nanti kita lihat ya,” ujarnya singkat.
Sidang debottlenecking yang digelar hari ini merupakan sidang terbuka kedua sejak mekanisme tersebut diluncurkan pemerintah sebagai jalur cepat untuk membenahi iklim usaha nasional.
Sidang perdana sebelumnya digelar pada Selasa (23/12/2025) dan menjadi tonggak baru keterlibatan langsung pemerintah pusat dalam menyelesaikan kebuntuan investasi.
Dalam sidang kali ini, Purbaya memimpin pembahasan dua persoalan konkret yang dilaporkan langsung oleh pelaku usaha. Kasus pertama berasal dari Indonesian National Shipowners Association (INSA), yang mempersoalkan penerapan pajak penghasilan serta pengenaan PPN dan PPh terhadap kapal asing yang masuk dan beroperasi di perairan Indonesia.
Persoalan kedua diajukan CV. Sumber Pangan, yang mengeluhkan perbedaan penetapan kode Harmonized System (HS) atas impor PIR Sandwich Panel, yakni material konstruksi modern berkinerja tinggi yang terdiri dari inti busa PIR kaku diapit dua lapisan baja. Perbedaan klasifikasi tersebut dinilai menimbulkan beban fiskal tambahan dan menghambat kelancaran kegiatan impor.
Pemerintah menilai mekanisme debottlenecking sebagai instrumen strategis untuk memotong jalur birokrasi berbelit, menyelesaikan sengketa lintas kementerian dan lembaga, serta menghidupkan kembali proyek-proyek besar yang selama ini tertahan oleh persoalan teknis dan administratif. (agr/rpi)
