Kerja Kelompok: Romantisme Kolaborasi atau Beban Terselubung?

Setiap kali guru mengumumkan tugas kelompok, reaksi siswa selalu terbagi. Ada yang antusias, ada pula yang menghela napas panjang. Fenomena tersebut bukan tanpa alasan karena kerja kelompok telah menjadi arena pertarungan antara harapan akan kolaborasi produktif dengan kenyataan pahit tentang distribusi beban yang timpang. Sekolah terus mengusung slogan pembentukan karakter melalui kerja sama, namun sejatinya apa yang terjadi di lapangan? Apakah metode pembelajaran tersebut benar-benar mengasah kemampuan kolaborasi ataukah justru melanggengkan kultur parasitisme akademik?

Konsep kerja kelompok pada dasarnya mulia. Metode pembelajaran kooperatif bertujuan melatih kemampuan komunikasi, pembagian peran, serta tanggung jawab bersama. Namun realitasnya sering kali jauh panggang dari api. Kelompok yang terbentuk hampir selalu memiliki pola yang sama, yakni dua atau tiga orang bekerja mati-matian sementara sisanya menjadi penumpang gelap yang baru muncul saat presentasi. Mereka dengan percaya diri membacakan materi yang bahkan tidak mereka pahami, seolah kontribusi dalam diskusi grup WhatsApp sudah cukup mewakili partisipasi aktif. Ironi semacam inilah yang membuat kerja kelompok kehilangan esensinya sebagai sarana belajar kolektif.

Guru kerap kali menutup mata terhadap dinamika internal kelompok. Penilaian yang diberikan bersifat kolektif tanpa mempertimbangkan kontribusi individual. Akibatnya, siswa yang malas mendapat hadiah nilai tinggi tanpa berkeringat, sementara siswa pekerja keras merasa dirugikan namun tidak berdaya. Ketidakadilan tersebut menciptakan frustrasi mendalam, terutama bagi mereka yang memiliki etos kerja tinggi. Bukankah seharusnya pendidikan mengajarkan prinsip keadilan? Lantas mengapa sistem penilaian justru mengkhianati nilai-nilai yang hendak ditanamkan?

Akar permasalahan sebenarnya terletak pada pembentukan kelompok yang asal-asalan. Guru sering membiarkan siswa memilih anggota sendiri dengan dalih menghargai kebebasan. Padahal, kebebasan tanpa arahan hanya akan melahirkan kluster-kluster berdasarkan kedekatan personal, bukan berdasarkan keseimbangan kemampuan. Kelompok yang solid dari segi pertemanan belum tentu solid dari segi produktivitas. Mereka lebih sibuk bercanda daripada berdiskusi, lebih fokus pada keakraban daripada kualitas hasil kerja. Alih-alih menjadi wadah pembelajaran, kelompok semacam itu berubah menjadi ajang reuni yang membuang-buang waktu.

Pembagian tugas pun sering kali berjalan tanpa koordinasi matang. Anggota kelompok asal menunjuk siapa mengerjakan apa tanpa mempertimbangkan kapasitas masing-masing. Hasilnya, ada yang kebagian tugas berat karena dianggap "jago", sementara yang lain mendapat bagian ringan atau bahkan tidak kebagian apa-apa. Pola semacam itu mencerminkan ketidakmatangan dalam berorganisasi sekaligus menunjukkan bahwa kerja kelompok telah kehilangan fungsinya sebagai media pembelajaran manajemen tim. Jika sejak sekolah menengah pola eksploitatif semacam itu sudah dinormalisasi, bagaimana mungkin kita berharap generasi mendatang mampu membangun budaya kerja yang sehat?

Lebih parah lagi, komunikasi antaranggota kerap kali minim bahkan hampir tidak ada. Grup WhatsApp yang seharusnya menjadi ruang diskusi malah mati suri, hanya ramai menjelang deadline dengan pertanyaan panik "udah sampai mana?". Koordinasi yang buruk menghasilkan kerja yang terfragmentasi, setiap orang mengerjakan bagiannya tanpa sinkronisasi dengan yang lain. Ketika digabungkan, hasilnya seperti tambal sulam tanpa benang merah yang jelas. Apakah hasil semacam itu layak disebut karya kolektif? Ataukah hanya kumpulan pecahan individu yang dipaksakan menjadi satu?

Solusi sesungguhnya memerlukan perubahan paradigma dari seluruh pihak. Pertama, guru harus lebih proaktif dalam membentuk kelompok heterogen berdasarkan kemampuan, bukan membiarkan siswa mengelompok berdasarkan selera. Kedua, sistem penilaian harus diperbaiki dengan memasukkan unsur penilaian peer evaluation di mana setiap anggota menilai kontribusi rekannya. Cara tersebut akan mendorong akuntabilitas individual meski bekerja dalam tim. Ketiga, guru perlu memantau proses kerja kelompok secara berkala, bukan hanya menunggu hasil akhir. Dengan monitoring rutin, masalah internal bisa dideteksi dan diselesaikan sebelum terlambat.

Siswa pun harus mengubah mindset tentang kerja kelompok. Metode pembelajaran kooperatif bukan ajang bagi-bagi nilai gratis, melainkan kesempatan mengasah soft skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja nanti. Kemampuan bernegosiasi, mengelola konflik, serta berkompromi adalah bekal berharga yang tidak bisa didapat dari belajar sendiri. Sayang sekali jika kesempatan emas tersebut disia-siakan hanya karena sikap egois atau malas. Mereka yang menganggap kerja kelompok sebagai beban sebenarnya melewatkan proses belajar yang jauh lebih berharga daripada sekadar nilai di rapor.

Pada akhirnya, kerja kelompok adalah cermin kecil dari kehidupan bermasyarakat. Jika sejak dini kita sudah terbiasa dengan ketidakadilan, eksploitasi, serta ketidakpedulian terhadap tanggung jawab kolektif, bagaimana mungkin kita bisa membangun masyarakat yang sehat dan berkeadilan? Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter dan nilai. Kerja kelompok yang dikelola dengan baik bisa menjadi laboratorium sosial yang efektif. Namun jika dibiarkan berjalan tanpa arah, metode tersebut hanya akan mencetak generasi oportunis yang pandai memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita mau terus membiarkan atau mulai berbenah?