Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono menegaskan pentingnya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi ke depan.
“Saat ini kita sedang menuju ke pertumbuhan yang lebih tinggi dan disitulah pentingnya suatu sinergi fiskal moneter yang sedikit berbeda dari zaman-zaman pandemi dulu,” kata Thomas saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Thomas menjelaskan, sinergi fiskal dan moneter yang ingin didorong ke depan memiliki pendekatan berbeda dibandingkan kebijakan burden sharing yang diterapkan sebelumnya.
Ia menegaskan, fokus sinergi saat ini lebih diarahkan pada pengelolaan likuiditas dan suku bunga.
“Saat ini hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal moneter khususnya di level likuiditas dan suku bunga. Disini saya rasa hal tersebut sedikit, bukan sedikit cuman berbeda dengan apa yang dilakukan secara pandemi,” kata Thomas.
Baca Juga: Jadi Deputi BI, Thomas Djiwandono Tegaskan Sudah Lepas Jabatan Bendum Gerindra
Dalam paparannya, Thomas juga memperkenalkan konsep Strategi GERAK sebagai kerangka kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang adaptif dan lincah.
Strategi tersebut terdiri dari lima tema utama, yakni governance kebijakan yang kuat dan kredibel, efektivitas kebijakan, resiliensi sistem keuangan, akselerasi sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta keberlanjutan transformasi keuangan.
Ia menilai, fondasi tata kelola kebijakan yang kuat telah dibangun melalui Undang-Undang Bank Indonesia sejak 1999 hingga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang diterbitkan pada 2023.Lima tema tersebut diyakini mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adaptif dan agile.
Baca Juga: Tok! Thomas Djiwandono Terpilih Sebagai Deputi Gubernur BI
Meski mendorong sinergi lintas sektor, Thomas menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia tetap harus dijaga. Sinergi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga keuangan lainnya tidak boleh mengurangi independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan yang prudent dan terukur sesuai mandatnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai dengan menggerakkan seluruh mesin pertumbuhan secara bersamaan, mulai dari kebijakan fiskal dan moneter, sektor keuangan, hingga iklim investasi.
“Dan akhirnya membantu semua sektor lain yaitu sektor yang bernilai tambah yang mempunyai multiplier yang tinggi pun juga sektor yang resilient dan padat karya untuk tumbuh selaras dan dengan itu pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bisa tercapai,” pungkasnya.
Thomas menekankan bahwa upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju membutuhkan tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional. Dari sisi pertumbuhan, ia menilai penciptaan likuiditas untuk aktivitas ekonomi serta dorongan suku bunga yang lebih kompetitif menjadi kunci utama.
