Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial reguler sekaligus bantuan sosial penanganan pascabencana bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyaluran dilakukan bertahap dengan mekanisme satu data serta pengawalan berbagai pihak termasuk pendamping sosial dan Pemda agar bantuan tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana Sumatera yang digelar secara daring, Senin (26/1/2026). Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Gus Ipul mengatakan, bansos penanganan pascabencana yang telah dan sedang disalurkan meliputi santunan ahli waris korban meninggal, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian sementara maupun hunian tetap, jaminan hidup untuk kebutuhan lauk pauk, serta bantuan sosial penguatan ekonomi keluarga terdampak.
“Kementerian Sosial menyalurkan bantuan pascabencana sesuai mekanisme yang sudah ada dan terus berjalan,” ujar Gus Ipul.
Untuk santunan ahli waris korban meninggal dunia, Kemensos menyalurkan Rp15 juta per korban. Data sementara penerima santunan mencapai 1.140 jiwa dan Kemensos telah menyalurkan kepada lebih dari 800 ahli waris. Sisanya disalurkan bertahap menunggu proses verifikasi.
Kemensos juga menyalurkan bantuan isian hunian sementara maupun hunian tetap sebesar Rp3 juta per keluarga, menyasar 171 ribu lebih jiwa terdampak di tiga provinsi, seiring proses pendataan yang terus diperbarui.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan, Kemensos menyalurkan jaminan hidup berupa uang lauk pauk sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, dengan sasaran 500 ribu lebih jiwa terdampak. Adapun bantuan penguatan ekonomi diberikan tunai sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak yang kehilangan sumber penghasilan.
Terkait mekanisme penyaluran, Gus Ipul mengatakan seluruh bantuan berbasis satu data nasional bersumber dari BNPB, ditetapkan kepala daerah dalam daftar nominatif by name by address (BNBA), dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Setelah data final, bantuan disalurkan lewat Himbara atau PT Pos. Tentu kemudian nanti akan ada proses laporan penyaluran dan kita akan sama-sama untuk bisa mendampingi agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat,” kata dia.
Pendampingan dilakukan oleh SDM Kemensos bersama pemerintah daerah, melibatkan pendamping PKH, Tagana, Pordam, Karang Taruna, dan pilar kesejahteraan sosial lainnya untuk memastikan bantuan diterima tepat sasaran sekaligus memperkuat pelaporan dan monitoring.
Gus Ipul menambahkan, kebutuhan bantuan pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan mencapai Rp2 triliun lebih dan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan untuk disiapkan bertahap.
“Sebagaimana arahan Presiden, kita harapkan penyalurannya cepat tapi tetap prudent, tetap berhati-hati dan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Di saat yang sama, Kemensos juga menyalurkan bansos reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako dengan total anggaran Rp1,8 triliun lebih yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik.
Sementara itu, rakor ini turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
