Kementerian PU Kebut Pemulihan Masjid dan Madrasah Terdampak Bencana Sumatra: Selesai Sebelum Ramadan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan mempercepat pemulihan masjid dan madrasah yang terdampak bencana Sumatra menjelang Ramadan. Upaya ini dilakukan guna memastikan fasilitas ibadah dan pendidikan dapat digunakan dengan aman dan nyaman.

"Kami sedang percepatan pembersihan dan fungsional masjid dan madrasah, utamanya dalam persiapan, kesiapan airnya. Karena kami lihat sebagian besar masjid dan madrasah itu sangat-sangat kekurangan air bersih," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam Konferensi Pers Progres Penanganan Bencana Sumatera di Kantor Kemendagri, Senin (26/1/2026).

Menurut dia, keberadaan sumur bor dalam bakal difokuskan untuk air minum.

"Sumur bor dalam ini adalah khusus untuk air yang akan dipergunakan untuk lebih ke air minum. Sedangkan sumur bor dangkal ini hanya untuk bersih-bersih lumpur atau fungsinya bukan untuk air minum," ungkap Dody.

Selain itu, Kementerian PU juga bekerja sama dengan TNI dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat pembersihan dan memastikan keamanan struktur bangunan masjid dan madrasah. Langkah ini juga bagian dari upaya pemulihan infrastruktur kritis pascabencana.

Beberapa madrasah dan masjid yang berada di wilayah terdampak bencana dengan kategori parah menjadi prioritas utama pemerintah.

"Kami lihat ada beberapa masjid dan madrasah yang fasilitas airnya sangat terbatas. Makanya kami percepat sumur bor dalam dan pembersihan agar siap digunakan menjelang Ramadan," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal itu berdasarkan audit cepat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pasca terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

"Satgas PKH mempercepat proses audit di tiga provinsi tersebut," tutur Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Prabowo sendiri menyempatkan menggelar rapat secara virtual dari London, Inggris, pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, dia menerima seluruh laporan dari Satgas PKH dan langsung menentukan sikap. "Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo.

Prasetyo kemudian merinci daftar lengkap 28 perusahaan yang izinnya dicabut. Pertama, sebanyak 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas 1.010.991 hektare.

Kemudian, ada 6 Badan Usaha Non Kehutahan yang izinnya dicabut.