Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai proyek peternakan ayam yang akan didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sarat tantangan dan tidak bisa dipandang sebagai solusi instan.
Rencana pemerintah membangun 12 unit peternakan ayam pedaging dan petelur senilai Rp20 triliun dinilai sebagai investasi jangka panjang yang hasil nyatanya baru akan terlihat setidaknya 2 tahun ke depan.
Untuk diketahui, proyek peternakan ayam tersebut dijadwalkan mulai groundbreaking pada 28 Januari 2026.
Khudori menilai hasil nyata dari rencana pemerintah membangun 12 unit peternakan ayam pedaging dan petelur senilai Rp20 triliun baru akan terlihat setidaknya 2 tahun ke depan seiring panjangnya siklus produksi industri perunggasan.
“Kalau mengikuti siklus dari grand parent [GP] terus itu dibudidayakan menjadi grand parent stock [GPS] terus dibudidayakan lagi jadi final stock DOC [day old chick], itu butuh waktu 2 tahun,” kata Khudori kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).
Menurut Khudori, masa 2 tahun sebelum hasil produksi terlihat perlu dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur fisik dan nonfisik, mulai dari pabrik pakan, rumah potong ayam, fasilitas pengolahan hingga penyiapan peternak mitra.
Baca Juga
- RI Groundbreaking Proyek Peternakan Ayam 28 Januari, Pakai Duit Danantara Rp20 Triliun
- Danantara Danai Proyek Peternakan Ayam, Pengusaha Unggas Wanti-wanti Ini
- Ekonom Kritik Rencana Danantara Danai Proyek Peternakan Ayam Rp20 Triliun
“Kalau mengikuti siklus itu, jadi kuota GP yang diberikan pemerintahan tahun ini itu nanti akan muncul dalam bentuk DOC final stock itu 2 tahun kemudian,” tuturnya.
Khudori menilai keterlibatan Danantara akan mendorong BUMN untuk menjadi bagian dari kehadiran negara di industri yang selama ini didominasi perusahaan integrator besar. Namun demikian, dia menyebut, proyek ini sarat tantangan dan tidak bisa dipandang sebagai solusi instan.
“Pertimbangannya utamanya bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Dan apakah akan berhasil? Belum tentu. Apakah akan mudah? Belum tentu,” ujarnya.
Terlebih, kondisi riil industri perunggasan menunjukkan ketergantungan peternak mandiri dan peternak rakyat terhadap integrator masih sangat besar, mulai dari pakan, bibit ayam (DOC), obat-obatan hingga akses pasar. Ketergantungan ini memberi ruang bagi integrator untuk menentukan perlakuan secara sepihak, termasuk dalam penyaluran produk berkualitas.
Untuk itu, Khudori menilai 12 lokasi peternakan yang direncanakan pemerintah seharusnya dibangun dalam skema industri peternakan ayam terintegrasi. Model ini mencakup pabrik pakan, breeding farm, pengembangan GP menjadi GPS hingga final stock, pembesaran ayam, rumah potong ayam (RPA), pemasaran, hingga pengolahan.
Jika skema tersebut berjalan, ungkap dia, pasar berpotensi memiliki dua segmen produk, yakni produk integrator swasta untuk pasar umum dan produk peternakan terintegrasi BUMN yang diarahkan untuk mendukung program-program pemerintah.
Lebih lanjut, dia menilai output peternakan ayam BUMN nantinya dapat dimanfaatkan untuk melayani berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Selain itu, Khudori menilai pemerintah memiliki opsi untuk memberikan subsidi harga agar masyarakat bisa memperoleh protein hewani dengan harga lebih terjangkau.
Khudori menekankan pentingnya pemilihan lokasi pada tahap awal. Pasalnya, sekitar 70% biaya produksi unggas berasal dari pakan, sementara jagung sebagai bahan baku utama menyumbang sekitar 45%–50% komposisi pakan.
Dia mencatat sekitar 26% produksi jagung nasional berasal dari wilayah yang belum memiliki pabrik pakan, dengan konsentrasi terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gorontalo. Karena itu, menurutnya, pembangunan sebaiknya diprioritaskan di wilayah dengan ketersediaan bahan baku besar dan peluang keberhasilan tinggi.
“Menurut saya, jangan langsung 12 karena besar sekali, mungkin dipilih 1–2 wilayah yang memang bahan bakunya besar dan potensi keberhasilannya sangat tinggi," katanya.
Di samping itu, Khudori juga menegaskan peternak rakyat seharusnya dilibatkan sejak awal dan menjadi bagian dari proyek peternakan ayam BUMN.
“Mestinya peternak rakyat itu justru menjadi bagian dari 12 pabrik yang dibangun. Jangan dilepaskan. Ini bagian untuk menjawab persoalan yang belum terjawab sampai hari ini,” pungkasnya.
