Jakarta: Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026 sebagai penegasan arah baru kepemimpinan Indonesia yang menempatkan stabilitas, keadilan hukum, dan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Prof. Achmad, penekanan Presiden pada perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat kemakmuran mencerminkan kesadaran historis dan geopolitik yang matang.
"Dalam konteks global yang penuh konflik dan ketidakpastian, pesan Indonesia yang memilih persatuan, kolaborasi, dan perdamaian menjadi sangat relevan dan kredibel," ujar dia, Senin, 26 Januari 2026.
Ia menilai, klaim Indonesia sebagai global bright spot bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan didukung indikator makroekonomi yang konsisten, seperti pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, inflasi rendah, dan defisit fiskal yang terkendali.
"Yang menarik, Presiden menekankan pengakuan internasional lahir dari bukti, bukan optimisme kosong. Ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang," kata Prof. Achmad.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha. Foto: ist.
Baca Juga :
Usai Lawatan Luar Negeri, Presiden Prabowo Gelar Ratas di HambalangTerkait pembentukan Danantara Indonesia, Prof. Achmad memandangnya sebagai langkah strategis untuk mengonsolidasikan peran negara dalam pengelolaan modal nasional. Namun, ia mengingatkan, kekuatan utama sovereign wealth fund bukan hanya pada besaran aset, melainkan pada integritas tata kelola, transparansi, dan pengawasan publik.
"Jika prinsip good governance dijaga, Danantara berpotensi menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sekadar lembaga investasi," tegas dia.
Prof. Achmad juga menyoroti keberanian Presiden dalam menyampaikan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara terbuka di forum global. Menurut dia, sikap tersebut mengirimkan pesan kuat pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan ditopang oleh praktik rente dan ekonomi keserakahan.
"Penegasan 'tidak ada kompromi' terhadap korupsi adalah prasyarat mutlak bagi iklim investasi yang sehat dan berkeadilan," ujar dia.
Dalam aspek kebijakan sosial, Prof. Achmad menilai program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta investasi besar pada pendidikan dan digitalisasi sekolah sebagai pendekatan pembangunan yang berorientasi jangka panjang.
"Presiden menghubungkan kebijakan sosial dengan produktivitas dan pertumbuhan. Ini sejalan dengan teori pembangunan modern yang menempatkan kualitas manusia sebagai penentu utama kemajuan bangsa," jelas dia.
Secara keseluruhan, Prof. Achmad menyimpulkan pidato Presiden Prabowo di Davos tidak hanya menyampaikan optimisme, tetapi juga memuat komitmen moral dan institusional. Tantangan ke depan, menurutnya, terletak pada konsistensi implementasi di tingkat birokrasi dan penegakan hukum.
"Jika konsistensi itu terjaga, Indonesia berpeluang besar mewujudkan pertumbuhan yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan," ujar dia.
