Kapolri Tegaskan Posisi Polri di Bawah Presiden, Pakar: Sesuai Amanat Reformasi

Jakarta, VIVA – Praktisi hukum dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI), Sedek Rahman Bahta merespons pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI menegaskan bahwa posisi Polri tetap berada di bawah Presiden RI.

Sikap tersebut, menurut Bahta sesuai dengan amanat reformasi 1998 dan bentuk struktur kelembagaan yang ideal untuk Indonesia saat ini. 

Bahta menuturkan, penegasan posisi Polri di bawah Presiden bukan hanya konsisten dengan amanat reformasi 1998, tetapi juga sesuai dengan ketentuan konstitusional dan kebutuhan bangsa dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kompleks. 

Menurutnya, struktur ini memperkuat akuntabilitas, profesionalisme, dan koordinasi strategis antara lembaga Polri dan kekuasaan eksekutif tertinggi negara. 

“Sebagai praktisi hukum, saya menilai bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah bentuk penghormatan terhadap amanat reformasi 1998 dan konstitusi kita. Ini bukan sekadar soal struktur kelembagaan, tetapi tentang memastikan bahwa Polri memiliki kemandirian operasional dan kemudahan arahan strategis, sehingga dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia secara efektif,” ungkap Bahta.

Bahta menambahkan bahwa sikap ini sejalan dengan hasil pembahasan berbagai pihak di parlemen, termasuk dukungan Komisi III DPR RI yang menegaskan posisi Polri di bawah Presiden sebagai amanat reformasi dan konsensus politik yang kuat. 

Menurut Bahta, penggunaan istilah “civilian police” dalam konteks reformasi Polri menegaskan bahwa Polri seharusnya bertugas untuk melindungi dan melayani masyarakat (to serve and protect), berbeda dari tugas militeristik TNI, sehingga penempatan kelembagaan yang tepat menjadi sangat penting. 

“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan terus mendukung konsolidasi reformasi Polri yang tidak hanya struktural, tetapi juga kultural dan profesional, agar institusi ini semakin kuat, akuntabel, dan mampu menjamin rasa aman seluruh lapisan masyarakat,” tutup Bahta.