Penulis: Mubarak
TVRINews, Kalimantan Selatan
Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis bagi masyarakat kurang mampu dipastikan tetap aman dan tidak mengalami pemotongan, meskipun pemerintah daerah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.
Pemkot Banjarbaru menegaskan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran, terutama untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
Pada tahun 2026, Pemkot Banjarbaru telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,3 miliar untuk pembayaran premi JKN gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, anggaran tersebut masih berada di bawah kebutuhan ideal jika mengacu pada proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) secara penuh hingga akhir tahun, dibutuhkan dana sekitar Rp32,4 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Juhai Triyanti Agustina, memastikan bahwa kekurangan anggaran tersebut tidak akan berdampak pada layanan masyarakat dan akan dipenuhi melalui mekanisme anggaran perubahan.
“Tidak ada pemotongan anggaran. Untuk tahun 2026, alokasi premi BPJS bagi warga tidak mampu sekitar Rp21 miliar. Memang untuk mempertahankan UHC hingga Desember masih kurang dan membutuhkan sekitar Rp32 miliar, namun kekurangannya akan kami ajukan melalui anggaran perubahan,”kata Juhai.
Hingga 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 71.330 jiwa warga Banjarbaru telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan premi yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
Juhai berharap, dengan komitmen tersebut, seluruh masyarakat kurang mampu tetap memperoleh perlindungan kesehatan tanpa terkecuali.
“Kami berharap tidak ada pengurangan ataupun pemotongan, sehingga masyarakat yang tidak mampu tetap terjamin akses kesehatannya,”jelasnya.
Kebijakan ini menegaskan bahwa di tengah pengetatan anggaran pada sejumlah sektor lain, Pemerintah Kota Banjarbaru tetap menempatkan perlindungan sosial dan layanan kesehatan sebagai fondasi utama pelayanan publik.
Editor: Redaksi TVRINews
