Pantau - Pemerintah menarik kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp23 triliun yang sebelumnya ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), meski demikian, performa intermediasi BNI tetap kuat sepanjang 2025.
Dana SAL Ditarik, BNI Tetap Salurkan Kredit ProduktifDirektur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menjelaskan bahwa dana SAL dari pemerintah masuk ke BNI dalam dua tahap.
"Tahap pertama ditempatkan Rp55 triliun oleh Menteri Keuangan, kemudian di Desember (2025) ditambahkan lagi Rp25 triliun. Jadi total ada Rp80 triliun," ungkapnya.
Dari total dana tersebut, pada 15 Desember 2025, pemerintah menarik kembali Rp23 triliun dari tahap kedua dan mengembalikannya ke Bank Indonesia (BI).
"Yang tahap kedua Rp25 triliun, telah ditarik oleh pemerintah pada 15 Desember 2025 sebesar Rp23 triliun dan sudah kembali ke Bank Indonesia (BI)," ia mengungkapkan.
Meskipun ada penarikan dana, Putrama memastikan bahwa BNI tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.
Dari dana tahap pertama sebesar Rp55 triliun, BNI berhasil menyalurkan kredit hingga Rp88 triliun ke sektor-sektor produktif.
"Kami telah menyalurkan Rp88 triliun dari Rp55 triliun dari dana SAL yang ditempatkan oleh pemerintah di BI," katanya.
Komitmen Jaga Likuiditas dan Dukung Program PemerintahMemasuki tahun 2026, BNI menegaskan komitmennya untuk menjaga likuiditas yang sehat dan profil risiko yang terukur.
Salah satunya adalah dengan memastikan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) tetap di bawah 90 persen.
"Ke depan kami masih harus mempertimbangkan untuk menjaga LDR di bawah 90 persen, karena di situlah kami akan mempersiapkan dukungan terhadap program-program pemerintah ke depan," ujar Putrama.
Sebagai informasi, pada tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana SAL sebesar Rp200 triliun hingga Rp276 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Tujuan dari alokasi ini adalah untuk mendorong likuiditas dan memperkuat fungsi intermediasi sektor perbankan nasional.
