Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi belum mengubah arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). BRI Danareksa Sekuritas menilai risiko kenaikan suku bunga acuan tetap rendah, seiring stabilnya kondisi likuiditas domestik dan efektivitas bauran kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam laporan Macro Strategy terbaru, BRI Danareksa menegaskan bahwa pelemahan rupiah sejak awal 2026 lebih mencerminkan penyesuaian level yang gradual, bukan gejolak yang bersifat tidak teratur.
Rupiah tercatat melemah sekitar 0,7 persen secara year to date, sempat menyentuh level Rp 16.950 per dolar AS, seiring penguatan dolar global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik.
"Secara singkat, kami menilai kenaikan suku bunga acuan sebagai respons atas kondisi saat ini masih kecil, berdasarkan pergerakan nilai tukar, kondisi likuiditas, serta pola reaksi kebijakan Bank Indonesia," tulis BRI Danareksa Sekuritas dalam laporannya, Senin (26/1).
BRI Danareksa menilai kenaikan imbal hasil Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia atau SRBI belakangan ini bukan sinyal pengetatan moneter, melainkan bagian dari kalibrasi likuiditas. Peningkatan imbal hasil SRBI lebih mencerminkan upaya penyesuaian suku bunga jangka pendek agar selaras dengan kondisi risiko pasar.
"Kenaikan yield SRBI terbaru lebih mencerminkan sinyal dan penyesuaian posisi pasar, bukan pergeseran menuju kebijakan moneter yang lebih ketat," tulis laporan tersebut.
Dari sisi fundamental domestik, kondisi perbankan menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan kredit per Desember 2025 tercatat mencapai 9,69 persen secara tahunan, meningkat dari 7,74 persen pada bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan transmisi kebijakan moneter masih berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Penyesuaian besaran lelang SRBI bertujuan menyeimbangkan penyerapan likuiditas dengan dukungan terhadap pertumbuhan kredit, mencerminkan fine tuning kebijakan, bukan pengetatan," jelas laporan BRI Danareksa.
Bank Indonesia juga dinilai tetap memprioritaskan stabilitas tanpa mengorbankan pertumbuhan. Target pertumbuhan kredit 2026 dipatok di kisaran 8–12 persen, dengan dukungan bauran kebijakan yang mencakup intervensi nilai tukar di pasar spot, DNDF, hingga pembelian SBN di pasar sekunder.
"Kenakan suku bunga hanya akan dipertimbangkan jika terjadi tekanan nilai tukar yang persisten dan tidak teratur atau guncangan inflasi yang signifikan, dan saat ini kondisi tersebut belum terlihat," tulis laporan tersebut.
Dengan cadangan devisa yang tetap tinggi di level USD 156,5 miliar dan tekanan dolar AS yang mulai mereda, menurut BRI Danareksa, ruang stabilisasi ekonomi Indonesia masih terjaga. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa ekonomi Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi yang relatif solid di tengah dinamika global.
Indonesia Masih Jadi Primadona Investasi di Era Prabowo
Indonesia dinilai kini menempati posisi penting sebagai tujuan investasi global di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Chief Economist IQI Global, Shan Saeed, menilai kehadiran Indonesia dalam Forum Ekonomi Dunia Davos 2026 mencerminkan upaya serius pemerintah untuk membawa visi kebijakan ke dalam kerangka ekonomi yang dapat dijalankan. Menurutnya, pasar global lebih menghargai langkah nyata dibanding sekadar pernyataan politik.
“Alokator modal global pada akhirnya merespons eksekusi yang terlembaga, bukan sekadar sinyal retoris. Pendekatan Indonesia menunjukkan bagaimana niat kebijakan diterjemahkan menjadi platform investasi yang bisa dijalankan,” ujar Shan Saeed dalam laporan tertulisnya, Senin (26/1).
Shan Saeed menjelaskan, strategi investasi Indonesia dapat dilihat dari tiga aspek utama, yakni platform, pipeline, dan kredibilitas.
Dari sisi platform, pemerintah membangun mobilisasi modal institusional melalui Danantara sebagai jangkar ko-investasi. Rencana penempatan dana hingga USD 14 miliar pada 2026, yang bersumber dari dividen portofolio dan dialokasikan ke dalam negeri, menunjukkan arah pembentukan modal yang berkelanjutan dan dapat diperluas.
Pada aspek pipeline, kebijakan difokuskan pada sektor yang memiliki keunggulan struktural, seperti energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, serta ketahanan pangan. Sektor tersebut dinilai memiliki permintaan jangka panjang dan daya tarik bagi investor.
“Sektor ini relatif lebih tahan terhadap volatilitas siklus dan cocok bagi modal yang berjangka panjang dan sabar,” ujarnya.
Dari sisi kredibilitas, Indonesia dinilai menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai langkah pendanaan berbasis pasar, termasuk penerbitan lanjutan obligasi Patriot, penyelarasan peringkat di level BBB, serta kemitraan investasi sekitar USD 45 miliar.
“Langkah langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap transparansi peringkat, disiplin neraca, dan kredibilitas institusional,” katanya.
Dalam konteks makroekonomi, Presiden Prabowo menempatkan stabilitas sebagai fondasi utama pertumbuhan. Target pertumbuhan 5 hingga 6 persen pada 2026 dinilai sejalan dengan proyeksi lembaga multilateral.
“Indonesia kini diposisikan sebagai alokasi inti pasar berkembang, bukan sekadar transaksi taktis,” ujar Shan Saeed.
Ia menambahkan, disiplin fiskal, independensi Bank Indonesia, serta pengelolaan Danantara yang berorientasi pasar memperkuat kepercayaan investor. Menurutnya, Indonesia kini bergerak dari peluang investasi yang bersifat sementara menuju daya tarik investasi yang sistemik dan berkelanjutan.
