jpnn.com - Sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polri di bawah kementerian dinilai sebagai bukti komitmen kepolisian untuk bekerja efisien mendukung program pemerintah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menilai dengan berada langsung di bawah Presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang.
BACA JUGA: Wacana Polri Diposisikan di Bawah Kementerian, Kapolri: Mending Saya Jadi Petani
"Posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu," kata Dzulfikar di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dzulfikar menjelaskan dengan sistem komando terpusat saat ini, Polri terbukti menjadi institusi yang cepat dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Kasus Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur Membela Diri Begini
Misalnya, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Polri menjadi institusi terdepan dalam mendukung program prioritas Presiden tersebut.
"Jadi, tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua toh tau kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat," ujarnya.
BACA JUGA: Dokter Forensik Ungkap Luka Fatal Penyebab Kematian Brigadir Nurhadi
Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu juga menilai sikap penolakan yang disampaikan oleh Jenderal Listyo sebagai bagian komitmen untuk memperteguh pelayanan polri kepada masyarakat.
"Jelas sikap yang berani untuk berkomitmen kepada pelayanan masyarakat, ini sikap yang rasional perlu kita dukung," kata dia.
Dia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, terdapat risiko politisasi institusi kepolisian yang dapat mengganggu profesionalisme dan netralitas aparat penegak hukum.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
