FAJAR, MAKASSAR — Rencana pembangunan Sulawesi Selatan kembali dibahas. Dalam Ma’REFAT Informal Meeting (REFORMING) ke-30, para pemantik menilai dokumen perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar.
Diskusi yang digelar di Kantor LINGKAR–Ma’REFAT, Kota Makassar, pada Minggu, 25 Januari 2026 ini membedah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan dari berbagai sudut pandang dalam tema: “Mengulik dan Mencermati Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.”
Perbincangan dimulai pada pukul 13.00 Wita dengan menghadirkan tiga orang pemantik: Arifin, S.AP., M.AP., Fungsional Perencana Bappelitbangda Kabupaten Takalar periode 2009–2025; Andi Manarangga Amir, Aktivis Pemberdayaan Komunitas dan Gerakan Sosial yang juga merupakan Co-Founder LINGKAR Sulawesi; serta Mohammad Muttaqin Azikin, Pemerhati Tata Ruang dan Lingkungan Ma’REFAT Institute Sulawesi Selatan.
Sesi pertama, dibuka oleh Arifin, dengan membedah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dari sudut pandang teknokratis. Sebagai Fungsional Perencana, ia menjelaskan bahwa perencanaan tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berada dalam kerangka regulasi nasional yang ketat dan berjenjang.
Arifin memaparkan bahwa penyusunan RPJMD harus mengikuti siklus politik kepala daerah sekaligus mengacu pada dokumen perencanaan nasional. Dalam praktiknya, kondisi ini sering membuat dokumen perencanaan lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur ketimbang pendalaman substansi. Ia menekankan bahwa selama sebuah dokumen memenuhi ketentuan regulatif, perencanaan tersebut dianggap sah secara administratif, meskipun belum tentu kuat secara analitis. “Penyempurnaan dokumen bahkan bisa berlangsung hingga berbulan-bulan setelah penetapan,” pungkasnya. Proses ini membuat perencanaan kerap kehilangan kedalaman substansi.
Selanjutnya, Andi Manarangga Amir mengambil sesi, dengan langsung menyampaikan kritik yang lebih tajam terhadap isi dokumen RPJMD.
Menurut Manarangga, visi “Maju dan Berkarakter” tidak tercermin dalam kerangka pembangunan. Ia menilai RPJMD lebih menyerupai dokumen administratif ketimbang alat transformasi sosial. Partisipasi publik, kata Manarangga, hanya hadir secara naratif. “Di narasi disebut ada akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Tapi di tabel dan program, partisipasi itu tidak kelihatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti cara dokumen memandang masyarakat. Menurutnya, masyarakat diposisikan secara teknokratis sebagai obyek kebijakan, bukan sebagai subyek pembangunan. Kelompok rentan seperti nelayan dan masyarakat pesisir nyaris tak tergambarkan secara konkret. “Realitas nelayan, seperti rumah rusak, ketergantungan pada tengkulak, tidak menjadi dasar perencanaan,” katanya. Tanpa paradigma partisipatoris dalam kebijakan, masyarakat tidak memiliki ruang kontrol atas arah pembangunan.
Sesi diskusi kemudian berkembang melalui tanggapan peserta. Sejumlah peserta mempertanyakan kapasitas penyusun dokumen dan kemungkinan perubahan kebijakan, jika ditemukan banyak persoalan. Peserta lain menyoroti lemahnya partisipasi hingga tingkat bawah serta ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Arifin kembali menegaskan bahwa dari sisi regulasi, dokumen perencanaan tidak dianggap bermasalah karena data bersumber dari dinas teknis terkait. Namun, ia mengakui adanya ketegangan antara kepentingan lokal dan regulasi pusat. “Sering kali kepentingan masyarakat daerah tertentu kalah oleh tuntutan kesesuaian regulasi,” ujarnya. Ia juga membuka kemungkinan perlunya rekomendasi untuk mengubah pola perencanaan agar lebih adaptif dan partisipatif.
Pemantik ketiga, Mohammad Muttaqin Azikin, menutup rangkaian tanggapan dengan mengkritisi perubahan arah pembangunan dari perspektif tata ruang dan lingkungan. Ia menyoroti loncatan visi dari RPJP 2005–2025 yang berbasis “Kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan” ke RPJP 2025–2045 yang mengusung “Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan.” Menurutnya, terjadi pergeseran besar dari basis lokal menuju isu global seperti ekonomi hijau dan biru, yang merupakan turunan dari SDGs. “SDGs sendiri adalah sebuah konsep yang menurut banyak pengamat bermasalah, dan juga terkesan sangat ambisius tapi tidak realistis untuk diwujudkan pada 2030,” ujarnya. Ia menilai orientasi global tersebut tidak selalu sejalan dengan kondisi lokal Sulawesi Selatan.
Muttaqin juga menyoroti ketidaksinkronan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang. Ia mencontohkan, terkadang rencana pembangunan untuk sebuah fasilitas tidak disertai kejelasan penentuan lokasi yang sesuai dalam dokumen tata ruang. Padahal, rencana pembangunan seharusnya mempedomani rencana tata ruang. Selain itu, ia menemukan kontradiksi antara klaim peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup oleh pemerintah dengan realitas penurunan kualitas lingkungan di Sulawesi Selatan.
Para pemantik sepakat bahwa tanpa partisipasi bermakna, konsistensi tata ruang, dan keberpihakan pada kelompok rentan, pembangunan berisiko hanya menjadi tumpukan angka. Forum ini mendorong agar kritik terhadap dokumen perencanaan tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi disuarakan melalui kanal resmi maupun ruang publik, agar arah pembangunan Sulawesi Selatan lebih berkeadilan dan berkarakter.
Diskusi berakhir tepat pada pukul 16.00 Wita dengan dihadiri oleh peserta dari beragam kelompok, dari Aparatur Sipil Negara, Aktivis Lingkungan, Akademisi, Mahasiswa dan pelaku usaha UMKM. (*)
