Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga negara tahun 2026. Anggaran tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Total anggaran yang disetujui mencapai Rp 3.149,47 triliun. Jumlah tersebut merupakan alokasi belanja pemerintah pusat yang mencakup berbagai kementerian dan lembaga negara.
Besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah menunjukkan fokus belanja negara pada sektor tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pertahanan, keamanan, infrastruktur, serta pelayanan publik.
Pada tahun ini, setidaknya ada 10 kementerian dan lembaga yang mendapatkan anggaran paling banyak. Berikut daftar rinciannya yang tertuang dalam UU 17/2025 tentang APBN 2026.
-
Badan Gizi Nasional: Rp 268 triliun
-
Kementerian Pertahanan: Rp 187,10 triliun
-
Polri: Rp 146,05 triliun
-
Kementerian Pekerjaan Umum: Rp 118,50 triliun
-
Kementerian Kesehatan: Rp 114 triliun
-
Kementerian Agama: Rp 88,89 triliun
-
Kementerian Sosial: Rp 84,44 triliun
-
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp 61,87 triliun
-
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 56,68 triliun
-
Kementerian Keuangan: Rp 52,01 triliun
Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi lonjakan belanja pada pemerintah pusat. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun disisi lain, anggaran transfer ke daerah (TKD) justru mengalami penurunan yang signifikan.
Diketahui pada 2026, TKD hanya dialokasikan Rp692,99 triliun, turun dari acuan tahun sebelumnya yang mencapai Rp864,1 triliun. Secara total, anggaran TKD menyusut Rp171,1 triliun atau 19,8 persen.
Sementara itu, dalam Undang-Undang APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2026 sebesar Rp3.153 triliun. Target tersebut meningkat Rp288 triliun atau 10% dibanding target akhir pada 2025 yang dipatok Rp2.865 triliun. Angka pendapatan ini juga lebih besar dibanding usulan awal pemerintah, yakni sebesar Rp3.147 triliun.
