Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam memperbarui kepemimpinannya dan mengesahkan program reformasi ambisius setelah Kongres Nasional di Hanoi pekan lalu.
Kongres yang digelar setiap lima tahun sekali bertujuan untuk menetapkan arah politik serta target ekonomi Vietnam. Kongres berakhir hampir dua hari lebih cepat dari perkiraan, kemungkinan menunjukkan tidak adanya perpecahan di internal partai terkait posisi kepemimpinan.
Para delegasi partai yang bertemu di ibu kota pada Jumat (23/01) kembali memilih To Lam untuk masa jabatan lima tahun sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis, mengukuhkan mantan Menteri Keamanan Publik itu sebagai figur politik paling dominan di Vietnam.
Menurut Le Hong Hiep, seorang peneliti senior Program Studi Vietnam di ISEAS–Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura, meski tidak ada pengumuman resmi, komposisi Politbiro yang baru terpilih "sangat mengindikasikan" bahwa To Lam juga siap menjadi presiden. Politbiro merupakan badan pengambil keputusan tertinggi Vietnam.
Kontras dengan Cina yang menggabungkan dua jabatan sekaligus selama beberapa dekade pemerintahannya, pemimpin Vietnam jarang memegang dua posisi terpenting negara di waktu yang bersamaan.
Dalam pidatonya di hadapan delegasi kongres Partai Komunis, To Lam berkomitmen membawa Vietnam mencapai pertumbuhan ekonomi 10% selama lima tahun ke depan.
To Lam berjanji menggeser Vietnam dari manufaktur berbiaya rendah menuju inovasi dan efisiensi agar menjadi negara berpendapatan menengah-atas pada 2030.
Sepak terjang To Lam di VietnamNama To Lam melejit sebagai menteri keamanan publik dan penegak utama kampanye antikorupsi besar-besaran yang diluncurkan mantan ketua partai, Nguyen Phu Trong.
Setelah wafatnya Trong pada Juli 2024, dia mengambil alih posisi sekretaris jenderal partai, jabatan politik paling kuat di Vietnam.
To Lam bergerak cepat mengonsolidasikan kendali dan menempatkan sekutu dari dinas keamanan serta provinsi asalnya, Hung Yen, ke posisi-posisi strategis.
Dia juga meluncurkan konsep "revolusi" kelembagaan untuk memodernisasi negara, memangkas birokrasi, dan mempercepat pengambilan keputusan.
Perombakan administratif tersebut memangkas setengah jumlah provinsi serta menggabungkan atau menghapus beberapa kementerian kunci.
Di bidang ekonomi, To Lam menerapkan Resolusi 68, kebijakan yang diadopsi Politbiro pada April 2025. Resolusi ini bertujuan menjadikan perusahaan swasta dalam negeri sebagai "penggerak terpenting" ekonomi pada 2035.
Risiko baru di balik konsolidasi kekuasaanKepada DW, Le Hong Hiep menilai To Lam cukup berpengaruh di partai. Hal itu terlihat dari pengesahan cepat To Lam sebagai sekretaris jenderal oleh kongres.
"Konsensus ini menunjukkan bahwa reformasinya mendapat dukungan besar dari pimpinan tertinggi Vietnam, terlepas adanya keluhan dari sebagian anggota partai atau pejabat negara terkait cara penyederhanaan birokrasi dan penggabungan provinsi," tambahnya.
Namun, para kritikus menilai langkah ini memusatkan kekuasaan pada seorang pemimpin dengan latar belakang keamanan dalam negeri. Hal tersebut dinilai berisiko mengakhiri mekanisme checks and balances atau prinsip saling uji informal Vietnam yang selama ini mencegah munculnya figur menyerupai diktator dan pelarangan perbedaan pendapat internal.
"Konsentrasi kekuasaan ini berisiko membuat reformasi ke depan dijalankan tanpa pertimbangan dan tinjauan kritis yang memadai, sehingga berpotensi memicu kesalahan kebijakan," jelas Le Hong Hiep.
"Entah kesalahan semacam itu akan terjadi atau tidak, ini bergantung pada kesediaannya untuk mendengar pandangan berbeda dan pengaruh tim penasihatnya," tambahnya.
Tantangan ekonomi VietnamDengan dukungan bulat terhadap To Lam, Kongres Nasional menjanjikan target reformasi administrasi dan pertumbuhan ekonomi bagi Vietnam selama lima tahun ke depan.
"Ini bisa menjadi dukungan terhadap agenda reformasinya sekaligus tanda kekuasaannya yang terkonsolidasi. Sulit menentukan mana yang lebih berat," papar Alexander Vuving, profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies di Honolulu, kepada DW.
"Mandat kuat ini memberinya ruang gerak luas untuk menjalankan agendanya, tetapi belum pasti apakah agenda itu akan berhasil," tambahnya.
Perekonomian Vietnam melesat berkat ekspor dan investasi asing, serta tetap menjadi salah satu pusat manufaktur dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.
Namun, lingkungan eksternal kini lebih tidak pasti, akibat permintaan global yang melambat dan tekanan dagang yang kembali menguat dari Washington di bawah Presiden Donald Trump.
Meski tarif AS telah diturunkan dari 46% menjadi 20%, Vietnam masih sangat rentan terhadap ancaman Washington untuk menargetkan barang "transshipment", yakni produk yang diekspor langsung melalui Vietnam dari Cina atau mengandung persentase besar buatan Cina.
Tarif yang lebih keras atau aturan rantai pasok yang lebih ketat dapat menghantam pabrik-pabrik Vietnam yang menjadi tulang punggung lapangan kerja dan standar hidup.
Dorongan pertumbuhan dan risiko strukturalPara analis juga mengingatkan bahwa korupsi tetap menjadi hambatan serius, meski kampanye antikorupsi telah bergema selama bertahun-tahun.
Meski Resolusi 68 menggaungkan kewirausahaan, sebagian besar dukungan negara diperkirakan mengalir ke segelintir "juara nasional", yakni perusahaan yang secara nominal swasta bergantung pada preferensial kredit atau pembiayaan istimewa dari bank milik negara dan proyek infrastruktur yang didukung negara.
"Agenda To Lam untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah memicu utang dan inflasi," kata Tuong Vu, profesor dan direktur Pusat Riset AS–Vietnam di University of Oregon, kepada DW. "Jika tidak hati-hati, akan terjadi kegagalan besar seperti satu dekade lalu."
Bagi To Lam, tantangannya bukan sekadar menetapkan target, melainkan menjaga ketahanan model pertumbuhan Vietnam di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia terhadap perdagangan, investasi, dan arus teknologi. Dengan dinamika global yang kian sulit diprediksi, risiko dalam membuat kebijakan pun makin tinggi.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani
Editor: Hani Anggraini
width="1" height="1" />
(ita/ita)
