KOMPAS.com - Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan penurunan signifikan pada minggu ketiga Januari 2026.
Sebelumnya, ketiga provinsi tersebut sempat mengalami kenaikan IPH dan termasuk daerah dengan angka inflasi tertinggi pada Desember 2025 akibat terganggunya distribusi barang dan komoditas pangan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa penurunan IPH tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana.
“Daerah-daerah yang terdampak tadinya mengalami inflasi tinggi-tinggi (termasuk lima daerah tertinggi). Dengan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah, terutama pemerintah pusat, (seperti) Bulog dan Badan Pangan ditambah pemda masing-masing. Itu bisa mengatasi inflasi yang terjadi di daerah bencana,” ujarnya dalam rilis pers, Selasa (27/1/2026).
Baca juga: Emas, Inflasi yang Tak Terasa tapi Menggerus Kelas Menengah
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.
Ia mengungkapkan bahwa pada Desember 2025, sejumlah daerah di tiga provinsi terdampak bencana mengalami kenaikan IPH akibat terputusnya akses jalan dan jembatan, serta rusaknya sejumlah pasar, sehingga distribusi barang dan komoditas pangan tersendat.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah segera melakukan percepatan distribusi melalui berbagai jalur.
“Pemerintah, terutama Bulog, melakukan langkah yang sangat luar biasa. Pengiriman suplai minyak goreng dan beras didorong ke daerah-daerah yang sulit bahkan melalui udara (menggunakan) heli Hercules,” ungkap Tito.
Baca juga: Baru Januari, Bulog Sudah Mulai Serap Gabah dan Beras Petani
Ia menambahkan, dukungan infrastruktur bandara di sejumlah wilayah Aceh dan Sumut turut mempercepat distribusi logistik, termasuk melalui Bandara Rembele di Bener Meriah serta bandara di wilayah Nias.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari 2026 hanya tersisa beberapa daerah yang masih mencatat kenaikan IPH, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Kota Langsa di Aceh, Kabupaten Nias Selatan di Sumut, serta Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman di Sumbar.
Sementara itu, sebagian besar kabupaten/kota lain di tiga provinsi terdampak bencana telah mengalami penurunan harga.
Dalam rakor tersebut, Tito juga menyampaikan bahwa seluruh jalan nasional di tiga provinsi terdampak kini telah berfungsi kembali, sehingga arus distribusi logistik antardaerah dapat berjalan normal.
Baca juga: Akses Jalan Desa Salah Sirong Terputus akibat Luapan Air Sungai
Selain itu, aktivitas pasar juga menunjukkan progres positif. Saat ini, seluruh pasar di Provinsi Sumut dan Sumbar telah beroperasi 100 persen, sementara di Provinsi Aceh sebanyak 73 dari total 112 pasar telah kembali beroperasi.
Tito menegaskan, capaian ini tidak terlepas dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta dukungan pemda yang telah berhasil membuka kembali akses distribusi pascabencana.
“Ini adalah kerja keras yang luar biasa untuk melakukan memenuhi suplai di tengah kesulitan. Putus jalan segala macam, dropping-dropping udara itu, ditambah lagi pembukaan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Danantara, pemda. Itu semua memberikan dampak, sehingga akhirnya angka-angka ini menjadi petunjuk atas kerja keras itu," tegasnya.
Tito berharap, stabilitas harga di wilayah terdampak dapat terus terjaga seiring pemulihan infrastruktur dan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca juga: DPR Dukung Pemangkasan Kuota Tambang Demi Stabilitas Harga
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
