BENCANA longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan pengawasan ketat. Pengawasan terutama dilakukan di wilayah Kota Bandung yang berada di Kawasan Bandung Utara (KBU). Wilayah Kota Bandung yang masuk KBU yakni Kecamatan Cidadap, Coblong, Sukasari, dan Mandalajati.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Senin (26/1) menyatakan, langkah pengawasan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya longsor akibat alih fungsi lahan seperti yang terjadi di KBB. Adapun wilayah yang perlu diantisipasi mulai dari Burangrang hingga Manglayang, membentang di Bandung Utara dari barat ke timur.
“Salah satu upaya untuk mencegah longsor di KBU tersebut, kami akan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menanam tumbuhan keras, saat ini perhitungan RTH sedang dilakukan oleh Ciptabintar bekerjasama dengan BPN ATR,” ungkapnya.
Baca juga : Anggota DPR RI Fraksi NasDem Nilai Adanya Alih Fungsi Lahan Penyebab Longsor di Bandung Barat
Selain itu, lanjut Farhan, pemkot juga akan membuka peluang CSR dengan perusahaan besar untuk pengembangan RTH, bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan ruslah demi mengejar target RTH 30%.
Sedangkan untuk antisipasi banjir, pemkot sudah berkoordinasi dengan banyak pihak dan akan menerapkan teknologi. Sebab, saat ini baru ada satu sensor di Sungai Cikapundung untuk mendeteksi kenaikan debit air.
"Ke depan, akan ditambah di beberapa titik lain sebagai sistem peringatan dini bencana. Kota Bandung ini penerima dampak, sehingga kita harus lebih siap mengantisipasi. Sungai-sungai seperti Cikapundung, Cidurian dan lainnya akan menjadi perhatian,” paparnya.
Baca juga : Dinsos dan BPBD Kota Bandung Kirim Bantuan dan Asesmen Longsor di KBB
Sedangkan untuk anggaran kebencanaan kata Farhan, Pemkot Bandung sudah menyiapkan Biaya Tak Terduga (BTT). Meski tidak menyebutkan angka pasti, Farhan memastikan anggaran tersebut sudah tersedia.
“Untuk angka pastinya saya tidak ingin keliru, nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Sekda. Yang jelas, cadangan BTT saat ini tersisa sekitar Rp29 miliar, setelah sebagian digunakan untuk penanganan sampah,” sambungnya.
Farhan juga mengatakan bawa Pemkot Bandung terus memperkuat langkah mitigasi bencana longsor di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, yang dikenal memiliki kontur perbukitan dan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Farhan meminta pemetaan risiko dilakukan secara spesifik dan berbasis lokasi,bukan sekadar gambaran umum.
“Semua kelurahan di Kecamatan Ujungberung rawan longsor, tapi yang saya butuhkan adalah gambaran spesifik. Di mana titiknya, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Saya menginstruksikan survei lapangan oleh DSDABM dan tim kewilayahan untuk mengecek kondisi drainase dan aliran sungai. Tidak boleh dibiarkan, harus disurvei supaya kita tahu apakah bisa ditangani cepat atau harus masuk perencanaan anggaran,” ucapnya.
Lurah Pasirwangi Meli Susanti menjelaskan, longsor pernah terjadi di RW 3 dan RW 9. Sedangkan potensi banjir terdapat di RW 1, khususnya kawasan Pasar Ujungberung dan Jalan A.H. Nasution.
“Genangan air kerap terjadi akibat pendangkalan anak Sungai Cipanjalu yang melintasi RW 2, RW 3, dan RW 10. Pendangkalan tersebut telah diusulkan dalam Musrenbang melalui skema padat karya,” imbuhnya. (AN/E-4)
